!-- Header -->
M. Sholeh : DKPP Harus Objektif dan Pecat Yang Tidak Benar!
Hukum Politik & Pemerintahan

M. Sholeh : DKPP Harus Objektif dan Pecat Yang Tidak Benar!

M. Sholeh perlihat bukti laporannya. DIN

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.COM –  Keputusan Panwaslu Kabupaten Lumajang yang menghentikan laporan pengacara pelapor M. Sholeh SH atas kasus mutasi Pejabat di Lingkungan Pemkab Lumajang oleh calon Bupati Incumbent, Drs. As’at, M, Ag, benar-benar dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu RI, pada kamis (31/5) sekitar pukul 14.00 WIB.

M. Sholeh  menilai, Panwaslu Lumajang sudah melanggar kode etik dan tidak bekerja secara profesional.  Diceritakan, pada terjadi mutasi Panwas sebenarnya tahu kalau ada kejanggalan, namun mereka tidak melakukan investigasi adanya pelanggaran tersebut.

“Dimana dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan, incumbent tidak boleh melakukan mutasi kecuali ada ijin Mendagri. Kemudian ijin mutasi cuma 513 dan 563, tetapi disampaikan ke DKPP yang dilantik saat itu berjumlah 652.  Artinya, ada kelebihan mendekati 100 pejabat, tapi Panwas tidak melakukan apapun saat itu. Berbulan bulan lamanya Panwas diam. Ini yang kami anggap itu tidak profesional”, ungkapnya.

“Karena tak ada tindakan, maka kita melaporkan kepada mereka (Panwaslu, Red). Anehnya laporan itu dihentikan dengan alasan tidak memenuhi bukti materiil”, paparnya.

Padahal, menurut perpawaslu 14 tahun 217, bukti materiil itu adalah laporannya harus mampu  menguraikan bentuk pelanggarannya, kejadiannya dimana, dan itu sudah kita sampaikan semua.

“Siapa yang melakukan pelanggaran, ya Bupati As’at, tempatnya dimana, ya di Pemkab. Bukti surat sudah kita lampirkan, saksi juga sudah dimintai keterangan, bukti materi juga sudah lengkap, tapi malah diabaikan dan tidak ditindak lanjuti,” tukasnya panjang lebar.

M. Sholeh juga menyampaikan, sejak awal Panwaslu sudah berpihak kepada incumbent. Mengapa? karena laporannya pada tanggal 21 Mei 2018 tidak diterima dengan alasan buktinya tidak asli.

“Sejak kapan ada aturan kalau laporan harus dengan bukti asli?,” ujarnya heran. Diharapkan, sebelum tanggal 27 Juni 2018, DKPP menggelar sidang dan sudah harus ada keputusan.

Mengenai waktu yang relatif singkat memang sedikit banyak menjadi persoalan. Namun, bila laporannya tidak dilanjutkan dan tidak diselesaikan secepat mungkin, maka banyak yang akan dirugikan. Oleh karena itu, M. Sholeh melaporankan kasus ini ke DKPP dan Bawaslu RI dengan harapan mereka obyektif dan segera menggelar sidang serta memecat semua tidak benar. DIN