!-- Header -->
Mahmud, SH : Jika Laporan Tak Cukup Alat Bukti, Pak As’at Tak Perlu Datang Panggilan Panwaslu
Hukum Politik & Pemerintahan

Mahmud, SH : Jika Laporan Tak Cukup Alat Bukti, Pak As’at Tak Perlu Datang Panggilan Panwaslu

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.COM – Mahmud, SH, Kuasa Hukum Drs. As’at (Paslon Bupati Lumajang nomer urut 2), menegaskan, seharusnya Panwaslu tegas atas laporan Andre Escobar, 36, warga Desa Nguter, Kecamatan Pasirian .tentang perbuatan Drs. As’at  yang diduga melanggar aturan dalam mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, beberapa waktu lalu.

“Panwaslu harus tegas karena ini menuduh atau menduga seseorang melakukan penyimpangan. Harusnya mereka mempunyai bukti akurat. Minimal dua alat bukti yang cukup, yakni bukti surat atau bukti saksi. Ini kan tidak ada. Kan cuma photo kopi surat,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Rabu (23/5). Oleh karena itu, Cabup As’at, kata Mahmud, tidak perlu mendatangi panggilan Panwaslu kalau laporan tersebut belum bisa dilengkapi dua alat bukti cukup.

Menurutnya, masalah ini tidak perlu ditanggapi. Karena kaidah hukumnya sudah jelas dan pasti tidak perlu ditanya terkait akuratnya. Bukti surat itu, kekuatannya ada pada aslinya sementara photo kopian itu perlu dikesampingkan. Mahmud malah menyatakan, karena photokopi surat itu menyangkut dokumen, dia meminta untuk melacak dari mana didapat.

“Ini kan barang rahasia, menyangkut privasi dan prestasi seseorang, kok bisa keluar. Nanti saya akan mendatangi Panwaslu, meminta supaya menanyakan kepada pelapor dari mana dapat copy surat dokumen negara ini. Kalau perlu, Panwaslu merekomendasikan laporan palsu ini dan sudah diklarifikasi lebih lanjut diserahkan kepada Polres Lumajang”, ungkapnya.

Mahmud mengaku yakin ini bukan kepentingan pelapor, tapi pasti ada kepentingan yang lain. Panwaslu harus kerja keras siapa yang mengadakan konspirasi ini. “Jika ada salah satu pasangan calon yang menjadi aktor intelektualnya, Panwaslu harus tegas”, tukasnya. Sayangnya, Mahmud tidak menjelaskan siapa paslon bupati yang menjadi aktor intelektual terkait masalah laporan itu.

Sementara itu, Drs. Asat, M.Ag, cabup nomer urut 2 mengaku bahwa pelantikan tanggal 19 Pebruari 2018 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara prosedural atau secara subtansi. Sebelum cuti, dirinya mengaku sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwewenang Mendagri melalui :
pertama, surat izin Mendagri Nomor 821/9376/SJ,  tertanggal 27 Desember 2017, perihal persetujuan, pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, satu orang, yaitu Bapak Taufik.

Kedua, surat izin Mendagri Nomor 821/779/SJ,  tertanggal 26 Pebruari 2018, perihal persetujuan, pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, sebanyak 6 orang eselon dua.

“Ketiga, surat izin Mendagri Nomor 820/005/OTODA,  tertanggal 2 Januari 2018, perihal persetujuan mutasi pejabat administrator, pengawas dan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, sebanyak 563 orang. Yang mana terdiri dari pejabat administrator atau eselon tiga ada 41 orang, pejabat pengawas atau eselon empat 133 orang, dan pejabat fungsional tertentu seperti Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, dokter, penyuluh pertanian, pengawas sekolah dan lain-lain yaitu sebanyak 389 orang”, ungkapnya.

Dijelaskan, terkait jumlah yang dimutasi katanya 513 orang itu merupakan jumlah yang pernah diusulkan sebelumnya. Namun, ada perubahan adanya pangajuan terkait pensiun dini dari Ir Nurul Huda Kepala Dinas Lingkungan Hidup.Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali dan perubahan dengan usul yang kedua, sehingga menjadi 563 orang.

“Terkait jumlah pejabat yang dilantik, telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi Kemendagri Dirjen Otonomi Daerah tertanggal 11 Mei 2018, di ruang Kemendagri Dirjen Otonomi Daerah, dihadiri oleh Direktur FKKBD Kemendagri dan beberapa orang yang memberikan rekomendasi kepada kita. Dan untuk itu bisa meminta kepada BKD. Mutasi yang kami lakukan sudah tidak ada masalah.Tentang jumlah 513, memang pernah diajukan. Namun setelah itu disusulkan kembali karena ada Ir Nurul Huda pensiun dini, dan ini diisi orang lain”, katanya panjang lebar.

Sekedar mengingatkan, kebijakan mutasi yang dilakukan Bupati Asat sebelum cuti pada Pebruari 2018 lalu dinilai bermasalah. Karena itu,  Andre Eascobar, 36, warga Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, didampingi kuasa hukumnya, Muhammad Soleh, Selasa kemarin, mendatangi Kantor Panwaslu Lumajang untuk melaporkan kasus itu.

Pelapor menyoal selisih antara jumlah pejabat yang dimutasi dengan surat persetujuan mutasi yang dikeluarkan Mendagri. Menurutnya, cabup Lumajang, Drs. Asat, yang saat itu masih aktif menjabat Bupati telah melanggar Pasal 71 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada Januari ada surat persetujuan dari Mendagri tentang mutasi 513 pejabat Pemkab Lumajang. Namun kenyataannya, saat pelantikan tidak sejumlah 513, namun 563. “Pemberitahuan Pemkab ke KPU Lumajang hanya 513”, ungkap Soleh.

Pelapor ditemui langsung ketiga komisioner Panwaslu Lumajang di Ruang Komisioner.  Ketua Panwaslu Lumajang, Ahmad Mujaddid menyampaikan, pihaknya punya kewajiban menerima setiap laporan terkait pemilu. Soal ditindak lanjuti atau tidak laporan tersebut tergantung kelengkapan syarat-syaratnya. “Oleh karena itu kita masih menkonsultasikan laporan tersebut kepada Bawaslu Provinsi. Terkait buktinya harus asli atau tidak masih dikonsultasikan dengan Bawaslu Provinsi”, ungkapnya.

Dia mengaku berhati-hati menyikapi laporan itu. Pasalnya jika pelanggaran yang dituduhkan terbukti, paslon terlapor bisa didiskualifikasi dan tidak ada sanksi alternatif lainnya. “Kami tidak ingin dituduh tidak profesional atau berpihak kepada paslon tertentu”, ujarnya saat itu. SYAM