!-- Header -->
Lumajang Peristiwa Politik & Pemerintahan

Mediasi Wartawan Memo Timur Vs Bupati Lumajang, Mungkinkah?

LUMAJANG – “Perseteruan” antara wartawan Memo Timur Biro Lumajang, Mujibul Choir, dengan H. Thoriqul Haq (Cak Thoriq sebagai kader PKB dan Bupati Lumajanga), belum ada tanda-tanda berakhir. Bahkan Senin (24/2/2020) kemarin, Polres Lumajang memanggil 2 pejabat Pemkab Lumajang. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan ada mediasi agar tidak berlanjut sampai ke persidangan.

Indikasi adanya mediasi terlihat dari statmen Kabag Hukum Pemkab Lumajang, Agus Dwikoro, SH, Selasa, 25 Pebruari 2020. Dia menyampaikan, saat diperlihatkan video Press Release, Cak Thoriq berbicara atas nama kader PKB.

“Bupati berbicara  selaku kader PKB. Jadi posisinya sebagai kader PKB. Cuman itu saja. Sebagai kader PKB. Ngomongnya begitu. Di videonya sudah diperlihatkan ke saya. Intinya, beliau mengakui sebagai kader PKB. Waktu diperlihatkan pengakuannya sebagai kader PKB”, papar Agus, panggilannya kepada sejumlah wartawan.

Baca : https://www.pedomanindonesia.com/kaderbupati-lumajang-mengaku-emosi-dan-siap-pasang-badan/

Meskipun demikian, karena jabatannya sebagai bupati, maka Pemkab, kata Agus, tetap akan  menanggungnya. Dia berharap masalah ini segera selesai. Tidak berlarut-larut. “Kalau bisa tidak usah lanjut, lah. Kalau menurut saya, diselesaikan dengan mediasi”, ujarnya.

Artinya Pemkab siap memediasi? “Kita siap”, ujarnya singkat. Seperti apa langkah-langkah mediasinya, Agus belum bisa memberikan jawaban detail. “Seperti apa bentuk mediasinya kita masih belum ketemu pelapor. Rencananya akan menemui pelapor”, paparnya.

Sementara itu, Haris Cahyo, SH, Kuasa Hukum Mujibul Choir, menyampaikan, Tim Kuasa meupakan representasi dari kliennya. “Jadi, kita ngikutin kemauan klien. Dan si pelapor, klien kami  sejauh ini mengikuti tahapan yang dilakukan oleh pihak polres dalam penyelidikan”, ungkapnya.

Baca juga :  https://www.pedomanindonesia.com/dianggap-berita-hoax-dan-fitnah-pkb-somasi-media-terbitan-jember/

Dia memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena  sudah bekerja secara profesional dengan melakukan tahapan-tahapan penyelidikan. Penyelidikan ini berguna untuk menentukan apakah peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Manakala nanti Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) nya menyatakan peristiwa hukum tersebut ada tindak pidana, maka pihak penyidik akan meningkatkan ke tahapan penyidikan.

“Tujuan dari tahap penyelidikan adalah untuk mengumpulkan barang bukti serta menentukan siapa pelaku atau tersangka dari peristiwa hukum tindak pidana tersebut”, paparnya.

Baca jugahttps://www.pedomanindonesia.com/bupati-lumajang-resmi-dilaporkan/

Bila nantinya Kasat Reskrim atau Kapolres memberikan ruang kepada para pihak (pelapor ataupun terlapor) untuk dilaksanakan restorative justice, pihaknya, kata Haris, akan mengikuti seperti apa.

“Jadi, tindak pidana itu tidak serta merta diselesaikan di peradilan atau dibawa ke meja hijau. Memang ada aturan dari Kapolri bisa dilakukan restorative justice. Diselesaikan di luar persidangan. Seperti itu. Manakala para pihak, pelapor ataupun terlapor, menghendaki hal tersebut”, paparnya.

Sejauh ini, kliennya, imbuh Haris, tetap berharap proses kasus ini berjalan dulu. Sekedaer diketahui Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah pendekatan terhadap keadilan, dimana salah satu respon terhadap “kejahatan” adalah dengan mengatur pertemuan antara korban dan pelaku, kadang-kadang dengan perwakilan dari komunitas yang lebih luas. DINRED

 

Post Comment