!-- Header -->
Ekonomi Komunitas Lumajang Peristiwa

Ngopi Pagi, Samco : Kurangi Kegaduhan Fokus Pada Permasalahan

LUMAJANG – Ngopi Pagi Bareng Sam Setiawan (Agus Setiawan, SE), di Radio Semeru FM, dengan tema Perspektif Ekonomi Adu Mulut Bupati Vs Rakyat, pada Sabtu (11 Juli 2020), cukup menarik. Dalam paparannya, dia menyampaikan beberapa hal. Berikut beberapa poin penting pandangannya yang ditulis dengan bahasa tutur.

“Kalau dianalisa, kejadian ini terjadi karena adanya pembiaran jalan rusak cukup lama sehingga armada pengangkut pasir melewati jalan yang seharusnya tidak dilewati oleh truk pengangkut pasir. Sebenarnya, tahun lalu Bupati dan Forkopimda sudah memprogramkan adanya jalan khusus tambang pasir. Namun, karena (mungkin) pembangunannya tidak diawasi, akhirnya terbengkalai”.

Selanjutnya, para pengusaha transportasi berpikir, kalau misalnya mereka lewat jalan kampung, maka harus ada timbal balik yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya mereka berupaya merawat seadanya. Melakukan perbaikan jalan seadanya. Tetapi, karena banyak keluhan akhirnya ada laporan ke pemerintah daerah.

“Kita apresiasi bupati (Thoriqul Haq, Red) bergerak cepat. Karena mendapatkan laporan segera ke lapangan. Ini sangat kita aprestasi semangat beliau. Hanya saja, mungkin saat di sana, seharusnya tidak perlu terjadi perdebatan yang ke mana-mana. Orang akhirnya berpikir. Ini jangan-jangan setingan. Jangan-jangan sengaja. Terlalu banyak pertanyaan yang efeknya tidak ada. Efeknya hanay elektoral saja. Gambling sebenarnya pak bupati”.

Sebenarnya, dengan dengan adanya berita perdebatan yang viral efek elektoralnya tidak begitu bagus. Bukan menambah elektabilitas. Banyak juga orang-orang yang kecewa, terutama di sektor pertambangan. Oleh karena itu, hemat saya sebaiknya Pak Bupati lebih fokus ke inti masalah. Kalau masalahnya karena pengawasan yang kurang, maka pengawasannya dibenahi dulu sebelum beliau marah-marah di lapangan. Karena efeknya kurang bagus. Jangan hanya memikirkan efek elektoral saja. Perlu efek ekonominya, iklim bisnis di Lumajang bagaimana.

“Karena investor ini susah untuk masuk ke Lumajang. Yang pertama masalah perizinan. Itu bisa kita lihat. Setiap kali ada sidak dari pemerintah ke pabrik-pabrik atau ke lokasi usaha masyarakat, selalu ada masalah perizinan. Ini akan membuat satu pertanyaan, kenapa hampir semua itu bermasalah dengan perizinan. Contohnya sekarang restoran di Lumajang. Ini mungkin jarang yang punya izin wisata dan lain-lainnya. Mungkin hanya beberapa restoran saja yang punya. Atau misalkan beberapa usaha yang lain, perjinannya pasti tidak lengkap. Ini perlu dipertimbangkan, bahwa masyarakat masih kesulitan untuk mengurus izin”.

Terkait dengan perdebatan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq Vs Rakyat)soal jalan rusak, kemudian nyambung perdebatan dugaan penyerobotan tanah yang katanya milik almarhum Salim Kancil, sebenarnya bisa diselesaikan di dalam ruangan. Diselesaikan dengan duduk bersama. Karena masalahnya, menurut saya, tidak terlalu berat. Tidak perlu terlalu harus diekspos sedemikian rupa yang akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat. Ini kurang bagus. Karena investor yang mau masuk Lumajang sekarang berpikir dua kali. Mereka mau bisnis pasir berpikir dua kali. Yang mau berbisnis udang berpikir dua kali. Mereka yang mau menanamkan modal di sektor perkayuan misalnya, juga akan berpikir dua kali.

Agar tidak terjadi kejadian serupa, maka perlu kebijaksanaan dari pemerintah daerah, terutama bapak bupati-sebagai bapaknya masyarakat Lumajang-lebih bijaksana menyelesaikan persoalan. Semuanya bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama. Bukan dengan cara di lapangan yang kurang bagus. Kurang elok dilihat. Akhirnya sekarang di masyarakat bertanya tanya. Ini kok Pak Bupati jadi keras.

“Mungkin dulu, awal-awalnya masih bagus menggunakan cara – cara ini. Sidak V2, Mutiara Halim. Tapi lama-lama masyarakat akan bosan. Akhirnya timbul komentar miring. Bahkan muncul perkataan ‘Bupati isone muring-muring, tok’. Ini yang tidak diharapkan oleh kita semua. Saya harap lebih bijaksana. Masyarakat dan pengusaha itu paling nurut. Terutama pengusaha. Karena pengusaha ini kan tergantung sama pemerintah. Ketika diundang untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan cara yang baik, pasti selesai. Tidak perlu, misalnya tentang penyerobotan tanah, membawa banyak orang ke sana, melakukan sidak ke lapangan, kemudian dimasukkan ke YouTube yang bukan akun resmi pemerintah, hingga pada akhirnya dilaporkan di kepolisian. Sekarang Pak Bupati waktunya terkuras untuk mengurus hal-hal tersebut. Diperiksa oleh kepolisian. Sempat ada kasus dengan pak Basuki Rahmat dan lawyernya. Sempat juga dengan pihak Memo Timur. Waktunya nanti habis untuk itu, sementara masyarakat banyak membutuhkan perhatian”.

KURANGI KEGADUHAN

Bagaimana memulihkan agar investor mau datang ke Lumajang? “Sudah saatnya kurangi kegaduhan. Fokus maping masalah yang sebenarnya. Masalah di pertambangan itu apa? Kan kalau kita bicara pasir, masalahnya itu pertama masalah PAD. PAD tentu saja berhubungan dengan perpajakan. Pajak minerba. Kemudian masalah perizinan dimapping klaster pajak klaster perizinan. Tidak boleh dicampur aduk dan diselesaikan dalam satu waktu. Karena, pengusaha pasir yang legal keluhannya sama. Mereka melihat, kenapa kok pengusaha pasir yang ilegal masih bisa beroperasi, sehingga mereka menghancurkan harga. Mereka bisa menjual pasti lebih murah karena ilegal.

Pengusaha pasir yang legal ini kebingungan. Empat tahun lamanya mereka tidak boleh nambang. Ketika mereka mulai nambang dengan alat berat didemo oleh masyarakat yang-mohon maaf-mereka tidak punya izin, tidak punya IPR. Tidak punya IUP. Itu masyarakat yang menambang manual diselesaikan satu persatu. Tidak bisa semua digebyah uyah karena masalahnya berbeda-beda. Untuk wilayah yang memang masyarakatnya menolak pertambangan dengan alat berat, segera saja dinyatakan sebagai wilayah pertambangan rakyat. Kan undang-undangnya yang baru mengadopsi itu.

Khusus di Pandanarum misalkan. Kalau memang di situ tempat penambang manual beroperasi, maka tinggal bagaimana cara pembagiannya. Mungkin dengan cara membentuk paguyuban atau areal tambangnya. Mungkin dengan cara berbagi konsesi atau luasan tanahnya. Soal area tambang, nanti diatur secara teknis oleh pihak pemerintah daerah. Untuk wilayah-wilayah yang memang disitu potensi legal contohnya di daerah Tempeh yang bukan lahan Perhutani. Di sana ada pengusaha ilegal. Ketika ditanya mereka sedang mengurus izin tapi mandek. Kalau mandeknya ada di kabupaten misalnya, segera dibantu supaya legal.

“Yang ilegal kan banyak. Bahkan puluhan. Mereka beroperasi hampir setiap hari. Mereka yang ilegal pasti membutuhkan yang legal. Supaya mereka kelihatan legal, mereka pasti numpang ke yang punya izin. Yang punya izin akhirnya menjualah namanya SKAB. Terjadilah jual beli SKAB. Ini terjadi karena hal-hal tersebut. Seharusnya, yang memang ilegal tapi berpotensi menjadi legal, segera dilegalkan. Beri mereka izin dengan cepat. Jangan ditunda-tunda dengan alasan moratorium. Moratorium tidak ada manfaatnya. Apa yang mau dicari dengan moratorium? Tidak ada. Dua tahun moratorium bukannya membaik kok bisnis pasir. Malah semakin amburadul. Semakin rendah PAD kita. Itu efek dari moratorium”.

Yang ilegal, karena memang tidak bisa dilegalkan karena wilayahnya mungkin tidak boleh untuk pertambangan segera ditutup. Ditindak. Karena mereka akan menghancurkan yang lain. Harga pasir terkoreksi nanti. Ketika mereka yang ilegal tidak bisa dilegalkan tersebut ditutup atau ditindak, maka temen-temen pengusaha yang legal, pasti mau diatur. Seperti apapun pasti mau. Mereka mengatakan, tantangannya selama ini bersaing dengan pengusaha pasir ilegal. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini butuh cepat. Sudahlah, moratorium selama 2 tahun harga pasir kita makin rendah. Sekarang permintaan masih makin rendah. Pengusaha pasir, pun makin banyak yang tidak patuh. PAD pun banyak kebocoran. Target PAD Rp 37 miliar tidak akan tercapai sampai kapanpun. Segera dievaluasi. Kalau bisa dilegalkan supaya mereka yang sekarang (per hari ini) masih beroperasi, bisa diambil pajaknya sehingg masuk ke PAD. Percuma saja mereka tidak dilegalkan di moratorium mereka kembali beroperasi tanpa membayar pajak. Akhirnya masyarakat yang dirugikan.”

PENGUSAHA JUGA PERLU DILINDUNGI AGAR INVESTOR TIDAK ENGGAN MASUK LUMAJANG

Memecahkan masalah itu harus sustaible. Berkelanjutan. Tidak bisa sekali datang, ngomong dianggap semuanya selesai. “Seperti yang saya bilang tadi. Masyarakat yang menambang di sana (mohon maaf), tidak punya izin. Mereka malah numpang ke wilayah pengusaha tambang yang memiliki izin dan diakui oleh negara. Ini sebenarnya yang perlu dipertemukan bukan sekarang tapi sejak dulu. Sejak setahun, dua tahun yang lalu. Kenapa? Karena berita-berita tentang hal ini sudah didengar oleh pemerintah daerah. Kita pun yang dibawah, menyesalkan kenapa tidak diambil tindakan menunggu eskalasinya meningkat. Nunggu ada demo segala macam. Niatnya sekarang membela rakyat, tapi justru bisa menyengsarakan rakyat.

Selain penambang tradisional atau manual yang di sana, ada pengusaha yang juga rakyat. Karena pengusaha mempekerjakan banyak orang. Ada sopir tambang, operator, dan lain-lain. Ini harus diselesaikan dengan cara yang bijak. Dipertemukan dengan cara yang baik. Ini kan, Bupati sudah tidak berkali-kali ke Pandanarum. Satu bulan yang lalu kan sudah pernah datang. Dulu ngomong tentang jual beli SKB. Bupati pastinya paham kenapa ada jual beli SKAB di Pandanarum . Loh, ya pasti ada jual beli SKAB karena yang punya izin tidak bisa menambang.

AGUS SETIAWAN, SE (SAMCO), PENGUSAHA ASAL LUMAJANG, SAAT NGOPI PAGI (Red).

Kalau mereka yang legal tidak bisa menambang dengan alat berat, mereka dapat income dari mana? Mau tidak mau, SKAB itu yang dipakai, bukan jual beli SKAB. Itu hak pemilik izin yang diberikan oleh penambang manual supaya mereka bisa numpang di ijinnya. Contoh, di sana adar grup grupan penambang tradisional. Mereka 5 atau 4 orang. Dengan alat sedot atau alat tembak penambang pasir menaikkan ke truk dengan harga sekian. Mereka yang lewat membayar sekitar Rp 75 ribu. Ada juga yang membayar Rp 150 ribu. Kenapa harganya segitu? Karena si pemilik izinkan butuh income. Kalau dia ngasik SKAB harga dengan biaya sama dengan harga pajak yang harus dibayar ke pemerintah daerah buat apa.

Sekarang akhirnya dia memilih menutup tambagnya. Ini perlu segera diberikan solusi. Dipertemukan dengan cepat. Jangan cari keributan yang lain dulu. Selesaikan yang ini dulu supaya masyarakat bisa kembali bekerja. Supaya masyarakat punya payung hukum. Kasihan kalau dia misalkan sekarang nambang tidak punya SKAB di jalan ditangkap. Biayanya lebih banyak lagi. Ini perlu dilakukan oleh pak bupati dan jajarannya.

“Saya melihat ini ada semacam gap antara Pak Bupati dengan jajaran di bawahnya. Pak Bupatinya sudah cepet tapi di bawahnya sepertinya lambat sekali untuk merespon. Ya mohon maaf. Ini harus saya katakan. Mungkin karena memang itu yang dirasakan oleh masyarakat. Pak Bupatinya inginnya cak ceg. Ingin segera selesai tapi tidak ada follow up nya. Buat apa? Harus ada follow up oleh jajaran di bawahnya. Tidak bisa Pak Bupati disuruh bekerja terus. Suruh beliau terus yang memfollow up. Tidak bisa begitu, Jajaran di bawahnya, pun harus merespon dengan cara yang cepat, yang sama kecepatannya supaya masalah selesai”.

Masyarakat penambang tradisional di Pandanarum sekarang sedang menunggu, karena penghasilan utama mereka adalah dari penambangan. Kemudian pihak pemilik izin itu ada dua (di Pandanarum ada Pak Hadi dan Mbak Ifa yang memiliki izin). Itu menunggu masyarakatnya kepingin segera menambang. Penambangnya, pengusahanya juga pingin segera mengembalikan biaya yang mereka keluarkan untuk mengeluarkan izin yang dulu. Karena dulu mereka mengeluarkan biaya banyak dalam proses perijinan. Pengusaha harus dilindungi juga. Karena mereka investor. Mereka yang membantu pemerintah untuk memutar ekonomi di bawah. Kalau tidak dilindungi dan dan mengatakan hanya membela rakyat dengan cara melawan pengusaha, makin lama tidak akan banyak orang mau masuk ke Lumajang untuk investasi”. RED

Post Comment