!-- Header -->
Ekonomi Komunitas Lumajang

Omnibus Law, Setiawan Apresiasi Gerakan Mahasisiswa Sepakat Gugat di MK

LUMAJANG – Omnibus Law telah banyak menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Lumajang, Jawa Timur, elemen mahasiswa dan lainnya, Kamis lalu, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Lumajang hingga mengakibatkan aparat kepolisian dan demonstran mengalami luka saat bentrok fisik.

Apa dan bagaimana sebenarnya sikap kita menghadapi persoalan Omnibus Law yang belum diundangkan ini? Berikut pandangan Agus Setiawan, SE,  seorang pengusaha sekaligus Pengamat Ekonomi Kabupaten Lumajang, dalam acara Ngopi Pagi, di Radio Semeru FM Lumajang, Sabtu kemarin.

“Perlu diketahui bahwa daya saing Indonesia tidak terlalu tinggi. Jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina masih kalah”, demikian ungkap Agus Setiawan, membuka awalan Ngopi Pagi.

Hal ini tentu harus dicari penyebabnya apa. Menurutnya, selama ini yang dikeluhkan pengusaha dan ekonom adalah masalah perizinan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan, ketidakpastian hukum, dan gejolak di tingkat pekerja.

“Yang pertama pengusaha rata-rata mengeluhkan kewajiban untuk memberikan pesangon yang terlalu tinggi,” ungkapnya. Dikatakan, bila dibandingkan dengan negara lain, pesangon untuk buruh di Indonesia jauh lebih tinggi, yakni 32 kali dari gaji. Sementara di negara lain rata-rata pesangon dibawah 30 kali gaji. Sehingga investor mikir-mikir. Karena rata-rata investor harus punya exit strategy”, ungkapnya.

Kendala yang paling utama, kata Agus Setiawan, adalah adanya pungli. Mengapa ada pungli? Karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih, panjangnya birokrasi perizinan, dan sebagainya. Ini berupaya dipangkas oleh pemerintah.

“Kita memahami pemerintah motivasinya baik, yaitu memangkas birokrasi, mempermudah perizinan, dan ingin memberikan kepastian hukum. Dengan cara apa? merubah banyak undang-undang. Nah, kalau kita lihat prestasi DPR dalam merubah maupun membentuk sebuah undang-undang, itu satu tahun rata-rata tidak lebih sekitar 10 undang-undang. Sedangkan undang-undang yang harus diubah itu sangat banyak, bahkan mungkin puluhan atau ratusan undang-undang,” pungkasnya.

Kalau pembahasannya memakai jalur normal tidak akan selesai-selesai hingga ke anak cucu. Apalagi trennya sekarang-di dunia-adalah Omnibus Law, dimana pemerintah mencoba merevisi banyak undang-undang dalam satu waktu yang sama. Ini yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga di Undang-Undang Cipta Kerja itu akhirnya banyak sekali kluster. Ada sekitar 15 cluster, mengubah sekitar 30-an lebih undang-undang dan itu diubah sehingga memberikan kepastian hukum.

“Yang terjadi dan perlu kita kritisi kepada pemerintah maupun DPR RI mengenai sosialisasinya yang kurang. kemudian banyak pihak yang tidak dimintai pendapat, sehingga sosialisasi kurang nggak nyampek ke masyarakat,” ujarnya.

Sejak Pebruari 2020 Setiawan mengaku banyak mendengar selentingan-selentingan, selebaran-selebaran maupun meme di sosial media yang tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Omnibus Law itu. Bahkan dia sempat mencatat akan adanya kekhawatiran di kalangan buruh/ pekerja mengenai hak cuti, pesangon, PHK sepihak, kontrak seumur hidup.

“Itu terus didengungkan di sosial media. Seolah-olah memang seperti itulah Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian di kalangan pemerhati lingkungan hidup mulai ada diskursus yang mengatakan AMDAL ditiadakan. Nah, ini terus berkembang menjadi bola salju di masyarakat. Sehingga, akhirnya, begitu disahkan-karena memang ini agak misterius karena tidak banyak orang yang mengetahui draft akhir sebelum Paripurna RUU cipta kerja itu sendiri-muncul kemarahan di masyarakat. Ditambah lagi disinformasi, hoacx banyak berkembang hingga pada akhirnya menyebabkan masyarakat marah. Diwakili oleh mahasiswa, buruh dan pekerja, mereka melakukan demonstrasi,” paparnya.

Menurut Setiawan, di alam demokrasi aksi demonstrasi itu wajar-wajar saja dan tidak bisa juga melarang. Baik yang pro maupun yang kontra punya hak yang sama untuk menunjukkan pendapatnya. Hanya saja yang dia sayangkan aksi demonstrasi sepertinya ada yang berusaha menunggangi, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang sengaja mungkin memang pihak-pihak yang sengaja mengerahkan massa untuk ngisruh. Yang tidak sengaja seperti anak STM maupun anak SMA,  yang sengaja ikut-ikutan demo.

“Karena usianya masih senang-senangnya tawuran mereka ini yang merusak. Di Jakarta, saya menyaksikan sendiri karena kantor saya tidak jauh dari Jl. Semanggi dan Kantor DPR RI. Kita menyaksikan rata-rata yang di depan yang ngisruh itu anak-anak STM dan anak-anak SMA. Mereka ingin mendapatkan glorifikasi seperti demo-demo sebelumnya. Seperti waktu demo RUU KUHAP, dimana yang di depan anak-anak STM dan mendapatkan glorifikasi seolah-olah merekalah yang menjadi pahlawan. Ini akhirnya mengundang anak-anak STM dan SMA lebih banyak lagi. Usia remaja ini usia yang sangat rawan. Ketika ada kerusuhan mereka malah senang, bukan menghindar. Ini terjadi di semua daerah termasuk di Lumajang. Di Lumajang pun informasi tersebut berkembang, dimana anak-anak usia tanggung, usia remaja yang didorong kedepan. Nah, ini yang terjadi dan menyebabkan aspirasi yang murni dari mahasiswa dan buruh, menjadi terkotori”, tukasnya.

Dia menyayangkan peristiwa itu. Andaikan tidak terjadi kerusuhan, kemungkinan demo tersebut akan bisa terus terjadi dan ini akan memberikan pukulan bagi pemerintah sesuai dengan tujuan demo.

NGOPI PAGI : Agus Setiawan, SE, saat Ngopi Pagi di Semeru FM Lumajang. RED

JUDICIAL REVIEW LEBIH ELEGAN

Mengenai undang-undang itu sendiri, karena sudah diajukan dan disahkan oleh DPR, maka tinggal 30 hari nanti diajukan. Dalam waktu 7 hari difinalisasi, kemudian diajukan DPR ke presiden dalam waktu 30 hari nanti diundangkan (baik ditandatangani presiden maupun tidak) nanti diundangkan di lembaran negara, diberi nomor dan sudah sah berlaku.

Untuk pihak-pihak yang tidak setuju/ berseberangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja-setelah undang-undang tersebut diundangkan-bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ini seperti yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Ini langkah sangat strategis. Mengingat, Undang-Undang Cipta Kerja tidak semuanya buruk. Mungkin hanya ada beberapa pasal yang dipermasalahkan oleh aktivis, para pekerja/ para buruh, serikat buruh.

“Mungkin ada beberapa pasal yang dianggap bermasalah, ya perbaiki pasal tersebut melalui Mahkamah Konstitusi, sehingga ketemulah pasal tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Itu lebih elegan seperti yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ini patut kita teladani. Ini sangat sangat bagus sekali dan patut kita apresiasi”, papar alumni STAN Jakarta ini. Konten undang-undangnya yang diuji. Jangan undang-undangnya yang dibatalkan. Karena banyak isi undang-undangnya itu yang justru menguntungkan masyarakat kecil.

“Saya beri contoh seperti undang-undang ketenaga kerjaan tahun 2003 itu tidak mewajibkan pengusaha memberikan kompensasi bagi pekerja kontrak atau PKWT yang selesai masa kerjanya. Tapi undang-undang yang baru sekarang, pengusaha diwajibkan memberikan kompensasi kepada pekerja kontrak maupun pekerja PKWT yang masa kerjanya berlaku. Ini kan baik. Arttinya, kalau kerja kontrak, outsourcing selesai kerja itu wajib diberikan kompensasi sekarang. Kalau dulu tidak. Pengusaha hanya say hello saja. Untuk konten atau isi atau pasal-pasal yang dirasa bermasalah, silakan diuji di Mahkamah Konstitusi. Saya rasa ini lebih dewasa dan lebih sesuai dengan konstitusi”, ungkapnya panjang lebar.

NIATNYA BAIK SOSIALISASINYA LEMAH 

Setiawan menuturkan, adik-adik mahasiswa, pelajar, harus tahu bahwa ketika mereka lulus dihadapkan dengan permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu perlu berpikir secara makro bukan mikro. Bangsa ini punya beban dan tanggung jawab untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 2,4 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya dan setiap tahun pasti meningkat. Untuk memberi lapangan pekerjaan sekitar 2,4 juta tenaga kerja baru, maka negara Indonesia harus memastikan pertumbuhan ekonominya di atas 6 %. Itu kalau semuanya terserap. Kalau kita tidak tumbuh di atas 6 %, maka tidak semuanya terserap.

“Artinya, adik-adik yang kemarin demo, kalau tahun depan kita tidak tumbuh di atas 5, 6 % maka sebagian akan nganggur. Seperti yang terjadi saat ini, masih banyak lulusan sarjana yang menganggur. Masih banyak lulusan SMK yang menganggur. Kenapa? kurangnya lapangan pekerjaan. Mereka semuanya tidak punya bakat untuk menjadi usahawan. Ini harus dipastikan. Makanya kemudian dicarilah problem utamanya.

Saya bandingkan, investor kalau mau membuka pabrik sepatu lebih memilih di Vietnam. Kenapa? Di Vietnam dalam waktu satu setengah tahun pabriknya sudah berdiri. Di tahun kedua mereka sudah operasional. Di Indonesia, satu setengah tahun mungkin izin lingkungannya belum keluar. Amdalnya belum selesai. Banyak berbagai persyaratan yang diselesaikan. Banyak meja yang harus dilewati. Nah, ini yang jadi masalah. Kemudian setelah AMDALnya selesai baru mereka mengirim mengurus izin usaha. Baru kemudian pembebasan lahan. Dan itu pun semuanya melalui tahapan-tahapan yang sangat sulit. Bahkan, ketika kakak saya mau mendirikan sebuah CV. untuk izin terkait dengan DLH butuh waktu sekitar dua minggu. Meleset dari yang dijanjikan. Itu baru CV kecil. Bagaimana dengan orang orang  yang ingin mendirikan pabrik? Pasti banyak masalah. Ini yang ingin dipangkas oleh pemerintah supaya perizinan di Indonesia semakin mudah. Waktunya juga semakin singkat, sehingga kalau bisa minimal menyamai negara lain. Bayangkan, kalau nanti ada investor masuk dalam waktu setengah tahun mereka sudah operasional. Yang untung siapa? Yang untung selain investornya juga negara mendapatkan keuntungan pajaknya.  Masyarakatnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Ada efek berantai. Ketika sebuah pabrik berdiri di sebuah daerah, maka ekonominya akan berputar. Pertama dari tenaga kerja lokal pasti terserap. Kedua, masyarakat di sekitarnya akan tumbuh perekonomian dari kos-kosan, parkir, toko, warung, menjadi vendor untuk pabrik tersebut. Bayangkan contohnya di Lumajang, ada pabrik kayu baru berdiri dan langsung menarik banyak vendor, banyak supplier. Dimana suppliernya orang Lumajang sendiri pastinya. Sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan dari menjadi supplier ke pabrik tersebut.

baca : https://www.pedomanindonesia.com/aliansi-lumajang-bergerak-omnibus-law-tolak/

Kemudian warung-warung juga akan buka. Masyarakat sekitar, anak-anak muda mungkin baru lulus sekolah, lulus kuliah bisa terserap di perusahaan tersebut. Itu yang diinginkan. Karena 2,4 tenaga kerja baru nanti tidak semuanya bisa menjadi usahawan. Tidak semuanya bisa menjadi pengusaha. Ada orang-orang sekian banyak, anak-anak muda yang mau tidak mau harus masuk ke lapangan kerja. Harus masuk ke pabrik-pabrik, ke perusahaan-perusahaan. Itu yang terjadi.

Kemudian terkait dengan usaha kecil sekarang dipermudah. Kalau dulu kita ingin mendirikan perusahaan itu harus 2 orang. Harus ada minimum saham. Ini memberatkan. Bayangkan, kita membuat sebuah PT. nanti harus punya uang Rp 100, 200 juta disetor ke rekening, baru kita bisa mendirikan PT. Jangankan Rp 100, Rp 200 juta, UMKM kadang modalnya hanya Rp 10 juta, 20 juta. Tentunya memberatkan. Di notaris kita mendirikan PT. antara Rp 7 sampai Rp 14 juta. Itu kan  sangat memberatkan sekali untuk UMKM. Ketika mereka tidak memiliki badan hukum mereka tidak bisa mengakses lembaga keuangan, tidak bisa masuk ke lembaga perbankan yang disediakan oleh pemerintah dengan bunga rendah.

Mereka tidak bisa mendapatkan suntikan modal. Dengan kemudahan mendirikan perusahaan, mendirikan PT. maupun CV mereka bisa masuk ke lembaga-lembaga keuangan. Mereka bisa masuk ke sistem. Bisa punya NPWP. Bisa terpantau. Mereka bisa menjadi vendor perusahaan-perusahaan besar karena sudah punya bendera, sudah punya PT. Mereka bisa menjadi supplier ke banyak tempat.

Mereka juga bisa masuk ke pemerintah karena sudah punya CV. Mereka bisa menjadi pemenang pengadaan langsung. Ini  peluang-peluang yang bisa ditangkap oleh para usaha kecil. Ini kemudahan-kemudahan yang dihadirkan dengan undang-undang cipta kerja.

Tapi sekali lagi, kita tetap mengkritik cara penyusunan Undang Undang Cipta Kerja yang tidak diketahui oleh semua orang, sosialisasinya minim, sehingga masyarakat tidak banyak tahu dan kalah dengan hoax, dan sepertinya terlalu dipaksakan. Itu yang kita kritik semoga didengar oleh pemerintah, sehingga ketika nanti pemerintah menyusun aturan pelaksanaannya tidak main asal cepat, tapi minimal dengarkan semua pihak yang terkait langsung dengan undang undang tersebut”, paparnya.

CHAOS : Aksi demonstrasi dari Aliansi Lumajang Bergerak, sempat chaos. DIN

PESANGON DIATUR BUKAN DIHAPUS

Dalam dialognya, Ali Usman dari Kepuharjo menanyakan soal kabar tidak adanya pesangon dari perusahaan. Atas pertanyaan tersebut, Setiawan menjelaskan, ini contoh disinformasi yang keliru hingga menyebabkan banyak orang ketakutan dan bereaksi negatif. Perlu disampaikan, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja hingga jaringan draf yang difinalisasi sebelum Paripurna pesangon itu tetap ada. Hanya saja nilainya dikurangi sesuai dengan kemampuan. Karena dulu pesangon 32 kali gaji. Tentu saja kalau perusahaan mem-PHK berarti perusahaan sedang kesulitan keuangan.

Dengan demikian, kalau harus memberikan pesangon 32 kali gaji, maka asetnya pun dijual tidak akan cukup untuk membayar pesangon. Misalkan pabrik 1.000 karyawannya digaji Rp 2 juta/ orang, dikalikan 32 kali gaji  itu sudah Rp 64 miliar. Mungkin bangunannya dijual tidak cukup. Sangat berat sekali. Perusahaan mana sih yang mau membayar pesangon 32 kali gaji? Selama ini mungkin tidak kita temukan. Karena di lapangan secara riil terjadi seperti itu.

Pemerintah ingin memastikan, bahwa pesangon itu tetap ada. Contohnya pemerintah kemudian menjalankan sistem jaminan kehilangan pekerjaan. Itu 6 kali pasti diterima oleh karyawan yang di-PHK. Artinya sudah ditangan. Kalau 32 kali itu di awang-awang dan selalu berakhir di pengadilan hubungan industrial. Nanti 6 kali sudah pasti di tangan, 19 kali oleh perusahaan sehingga ini cukup berimbang. Nanti pekerja sudah pasti mendapatkan 25 kali pesangon. Itu sudah pasti. Dari pada 32 kali tidak pasti mending yang pasti-pasti”, ungkapnya.

Kemudian, terkait dengan  kontrak seumur hidup, Dia menjelaskan, ada dua macam. Yang pertama adalah karyawan outsourcing. Karyawan outsourcing itu jelas sekarang ditetapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pekerjaan yang bisa dioutsourcing adalah pekerjaan yang bersifat tidak tetap. Artinya hanya terbatas waktu. Contohnya adalah project-project yang misalkan selesai dalam waktu 2 tahun.

Kemudian untuk perusahaan outsourcing atau alih daya bagaimana? tenaga kerja yang ada dibawahnya yang dialih dayakan adalah perusahaan lain itu statusnya perusahaan yang karyawannya dia.  Kalau pekerjaannya terbatas waktu, misalkan dua atau tiga tahun yang statusnya tidak tetap/ PKWT tertentu. Tapi kalau nanti dipekerjakan di perusahaan lain yang pekerjaannya itu terus-menerus atau jangka waktunya panjang, maka demi hukum kontraknya berubah dari PKWT menjadi karyawan tetap otomatis.

“Di sini fungsi serikat buruh memberikan advokasi. Contoh misalkan, ada seorang pegawai karyawan dari perusahaan outsourcing, tapi dipekerjakan di perusahaan yang terus-menerus diperpanjang 2 tahun, diperpanjang lagi, diperpanjang lagi. Berarti ini seharusnya-demi hukum-sudah berubah menjadi karyawan tetap perusahaan outsourching tersebut. Bukan lagi menjadi karyawan kontrak.

Ini yang perlu dimengerti, bahwa dilarang ada karyawan dikontrak seumur hidup. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang boleh ada perjanjian kerja waktu tertentu hanya pekerjaan-pekerjaan yang sementara, yang terbatas waktu, yang memang cepat selesainya. Kalau ada pekerjaan yang terus-menerus di kontrak PKWT itu sudah salah. Maka demi hukum, kontraknya berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau karyawan tetap.

Berarti kami, pengusaha-pengusaha, tidak boleh lagi main-main dengan kontrak perjanjian kerja. Karena demi hukum berubah. Nah ini yang perlu diketahui, sehingga masyarakat atau para pekerja juga mendapatkan kepastian”, ujarnya.

Ketua PP Lumajang ini juga menyinggung soal SDM di Indonesia. Dituturkan, 67% tenaga kerja di Indonesia itu lulusan SMA kebawah, terutama di Lumajang, bahkan ada yang lulusan SMP. Karena memang adanya seperti itu. Tapi tentu  saja menyesuaikan jenis pekerjaannya. Sekarang pun pabrik-pabrik kayu di Lumajang mulai ada yang menerima SMP. Artinya, dimungkinkan untuk itu masuk ke industri.

Bagaimana nanti kalau industri banyak yang masuk? Mau gak mau yang SMP kebawah akan masuk. Itu menjadi tenaga kerja operator mesin atau segalanya. Yang jelas, disinformasi yang ada yang selama ini didengung-dengungkan itu tidak benar.

Memang ada beberapa pengaturan untuk mencari titik temu antara kepentingan buruh dan pekerja dengan kepentingan pengusaha termasuk kepentingan pemerintah. Kalau tidak ada titik temu seperti selama ini, semuanya akan berakhir di pengadilan hubungan industrial. Siapa ya rugi? Tentu para pekerja.

KEMBALILAH KE KAMPUS DAN BEDAH OMNIBUS LAW

Aksi demonstrasi mahasiswa bersama elemen lainnya, termasuk di Lumajang, diapresiasi oleh Setiawan. Menurutnya, demo tersebut pantas dilakukan dan harus dilakukan.

“Itu tugas adik-adik kita. Tapi kalau seusia kita, salurannya sudah bukan di jalan. Salurannnya di tempat lain. Kita memberikan kritik melalui saluran lain. Kami melalui asosiasi-asosiasi juga memberikan kritik ke DPR. Bahkan sebagai konsultan bisnis, melalui asosiasi, sudah memberikan secara resmi surat keberatan dan lain-lain kepada DPR.

Itu saluran kami. Kalau kami masih harus bergerak di jalanan, kami mengambil alih tugas mahasiswa. Pemuda Pancasila itu, kan kumpulan dari pengusaha dan pekerja. Kami  secara resmi memberikan keberatan-keberatan melalui asosiasi-asosiasi yang kami ikuti. Jadi, bukan kami tidak bergerak. PP di beberapa kabupaten yang memang di situ ada kawasan industri, kita juga bergerak. Kita bergerak untuk juga membela masyarakat. Untuk PP Lumajang, kami punya diskursus karena kami mengetahui banyak disinformasi. Jadi, alasan demo kalau berdasarkan disinformasi sepertinya kami memilih tidak ikut. Tapi bukannya kita tidak membela. Kita juga berusaha menjelaskan kemasyarakat duduk persoalan yang sebenarnya. Dan kami, melalui pimpinan wilayah secara kelembagaan kami manfaatkan. Lebih mengena kalau sudah DPD PP yang berbicara melalui aspirasi kami,” ungkapnya.

Aliansi Lumajang Bergerak Tolak Omnibus Law di depan Gedung DPRD Lumajang. RED

Dijelaskan pula, 30 hari lagi, ketika undang-undang tersebut diundangkan di lembaran negara, maka dianggap seluruh masyarakat Indonesia sudah mengetahui. Sehingga berlakulah undang-undang itu. Tentunya nanti akan ada penyesuaian. Karena dalam 3 bulan kedepan kita menunggu peraturan pelaksananya. Presiden RI, Jokowi sudah berjanji 3 bulan kedepan selesai. Artinya, Januari, Pebruari sudah bisa berlaku dan harapan kita tahun depan sudah bisa dijalankan.

“Kita menginginkan akan banyak investor yang masuk ke Indonesia. Kita tidak boleh naif seolah-olah menolak investor tapi kita sebenarnya butuh. Kalau bukan investor siapa lagi membuka lapangan pekerjaan? Tidak mungkin 2,4 juta orang ini menjadi pengusaha semua, menjadi UMKM semua tapi daya beli masyarakat tidak ditingkatkan. Percuma menjadi pengusaha tidak ada yang beli.

Ini kemampuan daya beli masyarakat rendah. Daya beli harus ditingkatkan dengan cara memberikan penghasilan tambahan, peningkatan penghasilan melalui lapangan pekerjaan baru melalui berbagai peningkatan di sektor-sektor ekonomi. Sehingga nanti pendapatan perkapita penduduk Indonesia akan meningkat. Kalau tanpa investor bagaimana caranya?

Kita seluruh dunia membutuhkan investor bukan kita menganut kapitalisme. Tapi memang nyata adanya, investor itu berperan. Contohnya di Lumajang, banyak pabrik indeks manufaktur kita sekitar 5 koma sekian persen. Itu menyerap lebih dari seribu tenaga kerja. Coba kalau mereka tidak membuka pabrik-pabrik. Tidak berinvestasi di Lumajang misalkan. Ada 100 ribu lebih pekerja di Lumajang, mau kerja di mana? Mereka rata-rata lulusan SMK, SMA, SMP. Tidak semuanya punya sawah.

Jadi buruh tani juga terbatas. Lahan pertaniannya tidak punya. Tidak punya modal untuk berusaha. Mau tidak mau butuh lapangan pekerjaan. Nah, ini harus ada titik temu. Kita tidak boleh seolah-olah menolak tapi butuh. Ini yang jadi masalah. Coba bayangkan, kalau misalkan semua investor angkat kaki dari Indonesia jutaan buruh dan pekerja mau bekerja di mana? Kemudian angkatan kerja baru nanti mau bekerja di mana kalau pemerintah tidak bisa menjamin mereka mendapatkan lapangan pekerjaan? Kita harus berpikir secara makro supaya yang masih punya anak-anak di SMA, SMK, STM,  dan kuliah itu yakin bahwa pemerintah memberikan jaminan.

Kalau masih seperti sekarang, njelimet perizinannya, njelimet birokrasinya terlalu panjang, banyak pungli, siapa yang mau masuk Indonesia? Sekarang semuanya berebut masuk ke Vietnam dan ke Filipina karena di sana sudah membuat Omnibus Law terlebih dahulu. Sehingga mereka menarik bagi investor.

Indonesia baru sekarang Omnibus Law dikerjakan. Diselesaikan. Itu juga sudah langsung memberikan sentimen positif bagi perekonomian kita.  Contohnya di klaster perpajakan tarif pajak dikurangi, denda pajak dikurangi, jenis-jenis pajaknya juga dikurangi. Ini kan menguntungkan untuk kita semua. Bukan hanya untuk investor. Kalau investor untung dia masuk ke kita, dia buat sebuah investasi padat modal, akhirnya terbukalah bagian untuk kita semua. Akhirnya saling menguntungkan. Harapan kita bisa seperti itu. Investor kita tarik, kita berikan perizinan. Kalau perlu kita jemput bola mereka datang langsung kita siapkan perizinannya. Kita siapkan pembebasan lahannya dan lain-lain,  sehingga mereka mampu membuat lapangan pekerjaan baru bagi adik-adik kita semua”, selorohnya.

Rudi Rowokangkung menanyakan soal mahasiswa dan Ketua DPRD Lumajang yang menolak Omnibus Law.
Penolakan tersebut merupakan dinamika dan proses yang mau tidak mau tidak mau harus dilalui. Mereka, para demonstran, mungkin baru konsen masalah Omnibus Law baru beberapa saat dan mereka mendapatkan konten jika dibaca merugikan. Seperti contoh PHK sepihak, kontrak seumur hidup, dilarang cuti hamil, pesangon dikurangi, UMKab tidak ada sehingga upah pekerja akan lebih rendah dari provinsi.

Ketika mereka konsen dengan Omnibus Law, mereka langsung mendapatkan konten yang merugikan para buruh, sehingga langsung bergerak. Tidak sempat lagi membedah RUU tersebut di atas meja, diskusi, dan menimbang ini baik atau tidak. Kemudian ada juga konten yang cukup mengherankan, yakni dihapuskannya AMDAL. Ini tentunya membuat mereka semua bergerak. Tidak sempat lagi melakukan diskusi. Tidak sempat lagi menguji dalam diskusi diskusi ilmiah di kampus kampus. Sehingga mereka merasa, bahwa undang-undang ini memang undang-undang cilaka. Mereka bereaksi.

baca : https://www.pedomanindonesia.com/chaos-3-anggota-polres-lumajang-dan-beberapa-demonstran-terluka/

“Tapi kita bersyukur. Dengan bereaksi berarti di kalangan mahasiswa masih ada sikap kritis, masih tumbuh. Saya justru bersyukur kemarin dengan adanya demo mahasiswa. Artinya, mereka tidak mati suri. Mereka berarti masih mau memberikan perhatian dan berani untuk mengkritisi pemerintah dan DPR. Ini saya sangat bersyukur sekali.

Setelah ini apa? Setelah ini harapan saya kembali ke kampus masing-masing untuk melakukan diskusi -diskusi ilmiah, riset-riset untuk membedah RUU Cipta Kerja tersebut. Dicari mana-mana yang bermasalah kemudian mungkin mereka bisa menyatukan pendapat dan mengajukan judicial review“, katanya.

Untuk DPRD Lumajang yang juga menolak, kata Setiawan, seharusnya mereka tidak langsung menolak. Karena kemungkinan mereka juga belum melakukan diskusi. “Mungkin akan lebih dewasa mereka akan melanjutkan aspirasi para mahasiswa kepada pemerintah pusat maupun DPR RI.  Setelah ini mereka bisa kembali duduk bersama. Kita lakukan diskusi ilmiah mana-mana sih yang tidak sesuai dengan yang dituntut kemarin.  Mana-mana yang memang bermasalah dan mana yang tidak. Karena banyak sekali. Ada 1.000 pasal , 900 halaman lebih, ada sekian belas klaster, ada 10 undang-undang yang diubah dan tidak semuanya merugikan. Jadi, kalau kita membangun sebuah rumah besar, kalau atap satu kamar bocor kita perbaiki atap tersebut. Bukan rumahnya dihancurkan. Undang-undang ini jika diibaratkan seperti sebuah rumah besar. Mungkin  ada beberapa pasal yang dianggap bermasalah, ya perbaiki pasal tersebut melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ketemulah pasal tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Itu yang perlu dilakukan seperti yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama”, imbuhnya. RED

Post Comment