MADIUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mengalokasikan anggaran sebesar 1 milyar per tahun untuk membantu pembelian pupuk bagi 30 kelompok tani yang sudah berbadan hukum. Demikian diungkapkan Wali Kota Madiun, Maidi saat panen raya padi musim pertama 2022 di Kelurahan Klegen, Senin (14/2/2022).
Bantuan Pemkot Madiun itu, untuk melengkapi subsidi pupuk dari Pemerintah Pusat yang diakui belum mencukupi kebutuhan para petani.
Wali Kota secara simbolis memanen padi bersama kelompok tani (Poktan) Karya Mulya Kelurahan Klegen, juga berdialog dengan petani untuk menyerap aspirasi.
Wali Kota Maidi menambahkan, bahwa bantuan pupuk dari Pemerintah Kota Madiun di luar program pupuk bersubsidi pemerintah pusat. Harapannya, kebutuhan pupuk petani tetap tercukupi sepanjang musim tanam setiap tahunnya.
Ditegaskannya, bahwa bantuan pupuk tersebut biasanya direalisasikan pada musim ketiga. Hal itu menyesuaikan kondisi di lapangan. Kebutuhan pupuk bersubsidi Pemerintah Pusat biasanya masih mencukupi untuk musim tanam pertama dan kedua. Karenanya, pemerintah daerah hadir pada musim tanam ketiga.
Lebih jauh diungkapkan, masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada padi. Itu sebabnya, sektor Pertanian harus menjadi pertanian yang modern. “Ini yang mulai kita lakukan kajian-kajian,’’ jelasnya.
Wali kota sengaja merinci modal petani mulai dari pupuk, bibit, sampai tenaga. Hal itu untuk melihat hasil bersih yang diterima petani. Pun, hasilnya tidak banyak. Satu hektar lahan padi hanya menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp 1,5 juta. Itupun butuh waktunya tiga bulan.
Kebutuhan produk pertanian tidak hanya padi. Wali kota mengaku tengah melakukan kajian kebutuhan produk pertanian lain yang lebih menjanjikan, baik bagi petani maupun perekonomian secara umum.
Sementara saat ini, kata Wali Kota, hampir semua kebutuhan pokok dipenuhi dari daerah lain. Kalau itu lebih menguntungkan, kenapa tidak kita dicoba sebagian lahan untuk tanaman lainnya.
Wali kota menyebut wajar jika anak muda enggan bertani. Sebab, dalam tiga bulan hanya menghasilkan Rp 1,5 juta. Sedang, UMR Kota Madiun sudah Rp 1,9 juta sebulan. Karenanya, wali kota ingin ada kajian hasil produk pertanian lain yang lebih menguntungkan untuk menarik minat petani muda.
‘’Kalau yang tua habis, sedang yang muda tidak mau bertani, habis sudah. Produk dan hasil pertanian harus menarik agar mereka yang muda mau terjun. Ini yang sudah kita pikirkan,’’ pungkasnya. (Ddn/ Sumber Data dari Diskominfo)
