!-- Header -->
Hukum Lumajang Peristiwa

Penambangan (Pemecah Batu) Ilegal Marak

LUMAJANG – Wakil Ketua DPRD Lumajang, Bukasan, menyampaikan, dalam undang-undang minerba itu ada istilahnya izin usaha pertambangan ada juga izin usaha pertambangan khusus. Di Lumajang sendiri yang selama ini ada adalah izin usaha pertambangan (IUP).

“Kemudian, ada salah satu kegiatan yang ini tak pikir tidak terlalu terpantau oleh semuanya, termasuk juga oleh lembaga DPRD, yakni usaha pemecah batuan atau stone crusher. Batu-batu yang diambil dari daerah-daerah yang mungkin di situ daerah koordinat izin usaha tambangnya, kemudian batunya juga diambil sekalian lalu dipecah, dikecilkan menjadi batu batu split yang digunakan untuk bahan cor. Ini ternyata harganya lebih mahal dari harga pasir”, ujarnya.

Dia menegaskan, dari hasil pantauan di lapangan ada sekitar 15 pengusaha yang bergerak di bidang ini tapi belum melihat ada izin usahanya hingga hari ini. “Bukan ijin usaha tambangnya, tapi ijin usaha pertambangan khusus. Ini harus ditata. Karena apa? Kalau tidak ditata ini menjadi bagian dari usaha pertambangan illegal. Satu sisi sudah illegal di sisi lain tidak pernah memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Karena apa? Ya karena illegal. Karena tidak ada kewajiban di situ. Karena pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa. Karena di situ adalah ijin usaha yang mestinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian di situ harus juga memberikan kontribusi berupa PAD. Selama ini pajaknya hanya pasir yang dikeruk itu”, pungkasnya.

Dalam beberapa hari ini dia akan mencoba untuk berkomunikasi dengan anggota DPRD yang membidangi urusan ini, terutama berkaitan dengan proses perkembangannya, dampak lingkungannya, PAD yang dihasilkan di kemudian pemanfaatan-pemanfaatan yang lainnya disitu menghasilkan penghasilan buat pemerintah daerah.

“Ini harus ditata. Selama ini masih belum terpantau, dan media mungkin juga masih belum meng-upload ini karena belum tahu. Kalau tidak ada ijinnya secara khusus, berarti illegal dan harus dihentikan dulu”, tukas politisi PDI Perjuangan ini. RED

Post Comment