!-- Header -->
Peran Pendamping Desa Belum Maksimal Dalam Memberdayakan Desa
Opini Suara Desa

Peran Pendamping Desa Belum Maksimal Dalam Memberdayakan Desa

Oleh : SATORI

Pendamping Desa dibentuk untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, akuntabilitas, memfasilitasi serta membantu pemerintahan desa dalam merencanakan pembangunan desa agar berjalan dengan baik dan meningkatkan kreatifitas, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menurut UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menuju desa mandiri dan demokratis terkait pembangunan desa dibutuhkan seorang pendamping desa yang hebat untuk menggali potensi dan menggerakkan potensi desa. Baik itu, potensi alamnya serta potensi manusia yang ada di desa tersebut.

Mengenai pendamping desa tersebut bahwa pendampingan desa merupakan kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. Ada beberapa macam Pendampingan Desa yaitu Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD), Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID), Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP), Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED), Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG) dan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD).

Masing-masing  pendampingan desa tersebut telah memiliki tugas pokok dan fungsinya yang berbeda. Dengan banyaknya pendampingan desa ini tentu seharusnya desa sudah siap dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa. Tetapi realitas dilapangan adalah desa sendiri belum berdaya. Masih banyak pihak desa yang belum paham bagaimana penggunaan dana desa, UU Desa, tata kelola pemerintahan desa yang baik, potensi desa, mekanisme musdes, pembuatan perdes dan membentuk BUMDes dll.

Disini yang menjadi koreksi kemudian adalah kinerja dari pendamping desa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Desa. Apakah dengan hadirnya pendamping desa dari berbagai jenis tersebut memberikan pengaruh bagi kemandirian dan kesejahteraan desa ataukah malah menimbulkan ketergantunga?

Mekanisme semacam itu menjadikan konsep pemberdayaan masyarakat tersebut jadi kurang efektif. Akibatnya, ketika program tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap kemandirian dan kesejahteraan desa, aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para pendamping desa tersebut juga menjadi sia-sia. Hal ini tentu kurang sesuai jika dilihat dari konsep pemberdayaan masyarakat yang prinsipnya tidak setengah-setengah tapi harus berkelanjutan.

Dimana desa harus “diberikan daya” dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di desanya. Kekeliruan paradigma pemberdayaan harus diluruskan. Sehingga apabila program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah tersebut efektif , maka desa benar-benar telah “berdaya” untuk menuju kesejahteraan masyarakatnya.

Mengamati peran pendamping desa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, hanya sibuk dengan urusan administratif, misalnya, minta tanda tangan kepala desa, memenuhi data untuk membuat laporan bulanan dan jarang turun ke desa. Pendamping desa seharusnya mengawal, menggali potensi desa, menggerakan masyarakat, memfasilitasi musdes dan melakukan pemberdaayaan masyarakat desa. Supaya desa bisa berdaya dan mandiri dan sejahtera.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan tujuan ditugaskannya pendamping desa profesional bagi desa. Justru dengan adanya pendamping desa profesional tersebut, akan membantu kinerja kepala desa, perangkat desa dan masyarakat Desa. Hakikatnya bila desa telah kuat dan bedaya, maka pendamping desa tidak memiliki terlalu banyak peran dalam desa tertentu. Maka perlu adanya mutasi pendamping desa atau mengurangi jumlah pendamping desa. “Kebutuhan pendamping desa harus menyesuaikan dengan kebutuhan desa”.

Kita berharap semoga rekrutmen pendamping desa 2017 ini lebih profesional, transparan, jauh dari kepentingan parpol manapun dan menghasilkan pendamping desa yang  profesional, berkompeten, kreatif dan inovatif.. Aamiin..

Penulis adalah: Koordinator Forum Kajian Pembangunan Desa dan Alumni Fisip Universitas Jember