!-- Header -->
Perusakan Hutan di Wilayah Dampar Lumajang Perlu Penanganan Serius
Opini

Perusakan Hutan di Wilayah Dampar Lumajang Perlu Penanganan Serius

Oleh : *Abdur Rohim Ardy Nawawi

Pasir Lumajang merupakan suatu jenis komoditas andalan wilayah ini dan menjadi primadona bagi jenis material dalam pembangunan nasional. Hal ini di buktikan pasca kasus Salim Kancil atau Tragedi Selok Awar Awar kurang lebih 2 tahun lalu, dimana penutupan pasir Lumajang membuat pembangunan di Jawa Timur terancam mandek. Oleh karena itu pasir Lumajang menjadi rebutan dunia industri regional Jawa Timur, bahkan di tingkat nasional karena jenisnya terbaik. Namun kehebatan kualitas ini tidak sejalan dengan pemerataan ekonomi dan pelestarian lingkungan sekitar, misalnya saja dalam kasus pelestarian hutan di wilayah pesisir Lumajang.

Pesisir Lumajang mulai di tambang pasirnya setelah adanya ijin PT. IMMS dimana pasir besinya mempunyai harga sangat mahal di pasaran internasional. Tingginya harga pasir Lumajang baik pasir besi maupun pasir laut ini menyebabkan permintaan yang sangat besar dan akibatnya tidak hanya penambangan resmi dan berizin yang beroperasi di daerah ini, namun juga penambangan liar yang cenderung merusak dan tidak terkontrol oleh kelompok usaha maupun masyarakat yang di dukung kelompok usaha. Salah satu contoh kasus penambangan berizin yang dianggap melanggar hukum adalah PT. IMMS dimana Direktur Utamanya, Mr. Lam Chong San mendapat hukuman 17 tahun dan kawan-kawannya mulai akademisi sampai pejabat Pemkab Lumajang. Namun anehnya, para penambang liar tak berizin di pesisir selatan masih belum tersentuh hukum sampai sekarang.

Belum genap 2 tahun pasca “Tragedi Selok Awar Awar”, terlihat di pantai Dampar yang merupakan daerah penambangan pasir di masa lalu melakukan kegiatan “Wisata Pantai” dengan bangunan liar “Warung Penjualan Ikan” serta jaringan jalan dari luar menuju warung-warung tersebut. Di satu sisi kita sangat paham multiplayer efect ada geliat ekonomi rakyat dari kegiatan wisata tersebut, namun di sisi lain pembangunan warung-warung liar tersebut telah menyebabkan dugaan perusakan lingkungan dengan adanya kegiatan sekelompok orang melakukan penambangan atau pengerukan hutan dengan alat berat untuk uruk jalan pada lokasi wisata tersebut serta menebang pohon di wilayah kawasan hutan negara yang diduga melanggar Pasal 17 ayat 1a dan 1b,dan pasal 12 ayat a, b dan c, Junto Pasal 89 Ayat 1a,b dan ayat 2a,b serta Pasal 82 ayat 1a,b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana kurungan penjara minimal 1 tahun dan denda minimal Rp. 5.00.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk illegal logingny. Sedangkan untuk penambangan liar dengan ancaman kurungan penjara minimal 3 tahun dan denda 1,5 miliar.

Oleh karena diduga ada beberapa pelanggaran tersebut dan progresnya relatif lambat, maka Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir (GEMPAR) sebagai unsur masyarakat dalam tindak pencegahan dan perusakan hutan meminta agar pertama, Pihak Perum Perhutani yang telah melaporkan kasus tersebut sungguh-sungguh mengawal kasus ini supaya menjadi pelajaran berharga bagi perusak hutan dan lingkungan. Kedua, pihak Polres Lumajang sebagai institusi penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk penyidikan agar melakukan penegakan hukum dengan taktis dan lugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada para pelaku tindak pidana illegal loging, penambangan liar dalam kawasan, serta tindak pidana kehutanan lainnya dan kami mohon menginformasikan progres dari langkah2 hukum yang telah dilakukan kepada GEMPAR untuk mengawal proses hukum selanjutnya. Ketiga, pihak Pemkab Lumajang untuk melakukan langkah-langkah nyata dengan mendorong proses hukum perusakan hutan sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta mengedukasi dan selanjutnya memberikan solusi terhadap masyarakat yang telah membuat warung-warung liar dalam kawasan hutan tersebut agar kegiatan usahanya tetap berjalan namun tidak melanggar aturan hukum serta menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
Penulis : Abdur Rohim Ardy Nawawi, Aktivis GEMPAR Lumjang*