!-- Header -->
Plt Bupati Ingatkan ASN Tidak Main-Main Dengan Netralitas
Politik & Pemerintahan

Plt Bupati Ingatkan ASN Tidak Main-Main Dengan Netralitas

LUMAJANG, PEDOMANINDONESIA.COM – Menghadapi pemilihan bupati/ wakil bupati Lumajang, Plt Bupati Lumajang, dr. Buntaran Supriyanto, M. Kes, mewarning agar Aparat Sipil Negara ( ASN), benar-benar menjaga netralitas.

“Aparat Sipil Negara ( ASN) harus benar-benar menjaga netralitas dalam menghadapi pemilihan bupati/ wakil bupati Lumajang”, ujarnya, saat memberikan amanat pada Upacara bendera, Senin kemarin.

Dijelaskan, salah satu tugasnya sebagai Plt. Bupati adalah menjaga netralitas ASN. Tugas ini akan dijalankan tugas secara maksimal sesuai kemampuannya.

“Netralitas ASN sangat mutlak. Jika ada pelanggaran sudah ada mekanismenya. Jadi, jangan main-main dengan netralitas”, tandasnya.

Plt Bupati Buntaran, meminta ASN tetap bekerja profesional sesuai dengan aturan yang ada serta ikut menjaga kestabilan pemerintahan.

Perlu diketahui, dr. Buntaran Supriyanto, M. Kes, mendapat surat perintah sebagai Plt. Bupati Lumajang dari Gubernur Jawa Timur, sejak masa cuti Bupati As’at. Oleh karena itu, para ASN dapat bekerja seperti biasa, profesional sesuai aturan yang berlaku.

“Saya mengharapkan dukungan dari temen-temen untuk bekerja sama dalam menjalankan tugas, meskipun pimpinannya baru dan hanya sementara”, harapnya.

Dalam kesempatan itu, dr. Buntaran membacakan tugas dan fungsi Plt. Bupati Lumajang, antara lain : memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memilihara dan menertibkan ketenteraman masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dam wakil walikota, serta menjaga netralitas ASN, menandatangani perda tentang APBD dan perda tentang organisasi perangkat daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Serta melakukan pengisian dan penggantian pejabat (mutasi) berdasarkan perda perangkat daerah setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri”, imbuhnya. FIK