Advertisement
!-- Header -->
Ekonomi Komunitas Lumajang

Resesi Ekonomi 2021 Bagaimana Menghadapinya, Berikut Pandangan Setiawan

LUMAJANG –  “Sepertinya, sampai kwartal keempat, pertumbuhan ekonomi kita belum bisa seperti sebelum ada pandemi. Dan lihat kemarin-kemarinnya, selepas pemilu Amerika Serikat selesai, Joe Biden masih unggul dari Trump, sepertinya jadi stimulus untuk dunia ekonomi. Langsung menggerakkan bursa saham, kurs dan lain-lain. Bursa saham pun bisa naik 1%, 2 %, hingga 3%  dan ini terjadi di seluruh dunia.

Memang sebelumnya, ekonomi global, karena kebijakan Trump yang mengutamakan penduduk Amerika dan ini mempengaruhi ke seluruh dunia, karena hubungan ekonomi Amerika dengan negara-negara di dunia itu hampir semuanya baik. Tetapi sejak Trump memimpin menyebabkan terjadinya persaingan dan akhirnya terwujud dalam bentuk perang dagang antara Amerika dengan China, antara Amerika dengan Rusia, dan antara Amerika dengan Uni Eropa. Dimana Amerika getol memberikan sanksi ekonomi kepada Cina, Rusia dan beberapa negara Eropa. Ini menyebabkan ekonomi global terpengaruh.

Kemudian dapat kita lihat termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi tahun 2019, pun tidak begitu menggembirakan”, ujar Agus Setiawan, Pengamat Ekonomi, saat Ngopi Pagi, di Radio Semeru FM, Sabtu kemarin. Oleh karena itu di tahun 2020, ketika kemudian terjadi pandemi sampai sekarang ada negara yang terselam sampai hampir 30% ekonominya. Ini sangat luar biasa.

“Alhamdulillah kita Indonesia konsumsi masyarakat masih tinggi, belanja pemerintah juga bisa ditekan sedemikian rupa, ekonomi kita tidak jatuh terlalu dalam. Ini membangkitkan harapan kita dengan isu yang mulai membaik. di Amerika sana yang kemungkinan kebijakan-kebijakan Joe Biden akan berkebalikan dengan kebijakan dari Trump.

Harapan kedepan, tahun 2021 bisa bangkit kembali. Ekonomi global menjadi bangkit kembali, ekonomi Indonesia juga bangkit kembali. Dan harapannya, ekonomi Kabupaten Lumajang yang tahun 2019 hanya tumbuh 4,7% dan termasuk salah satu kabupaten terendah di Jawa Timur, tahun 2021 ikut terkerek minimal naik lebih dari 5%. ” Itu harapan kita”, ungkapnya.

Apa yang perlu dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam rangka pemulihan ekonomi?

Sekarang pemerintah daerah bersama dengan DPRD, kata Setiawan, melaksanakan pembahasan APBD 2021. Maka program-program yang dijalankan 2021, harus yang benar-benar ada kontribusi nyata ke masyarakat. Karena salah satu yang mampu menggerakkan ekonomi daerah adalah APBD. Program-program yang akan dijalankan tidak hanya bersifat seremonial yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Harapan kita, program yang akan dijalankan adalah program-program yang padat karya, bantuan sosial, baik itu berupa bantuan tunai, hibah, bantuan tunai, bantuan alat pertanian, dan lain-lain. Ini harus diperbesar. Dan juga program bantuan pinjaman tanpa bunga yang menjadi unggulan di Kabupaten Lumajang. Kalau bisa diperbesar. Mungkin dua atau tiga kali lipatnya. Sehingga pemulihan ekonomi bisa didorong dari pertama belanja pemerintah, kedua belanja masyarakat, konsumsi masyarakat.

Kalau 2 hal ini bisa ditingkatkan, ekonomi 2021 di Lumajang akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ditambah lagi nanti industrialisasi atau manufaktur tetap berjalan. Kemudian juga 2021, menindaklanjuti dari Omnibus Law yang kemarin sudah diteken oleh Pak Jokowi, pemerintah daerah juga harus memperbaiki pelayanannya. Tidak hanya berupa slogan-slogan yang diperkenalkan masyarakat tapi prakteknya tidak demikian.

Kalau memang pelayanannya slogannya baik, ya prakteknya harus juga baik. Dengan demikian pemulihan ekonomi nanti bisa didorong dari pertama belanja pemerintah, kedua belanja masyarakat, konsumsi masyarakat. Kalau 2 hal ini bisa ditingkatkan, ekonomi 2021 di Lumajang akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ditambah lagi nanti industrialisasi atau manufaktur tetap berjalan”, tugasnya.

Kemudian juga tahun 2021, menindaklanjuti dari Omnibus Law yang sudah diteken oleh Pak Jokowi, pemerintah daerah, papar Setiawan, juga harus memperbaiki pelayanannya. Tidak hanya berupa slogan-slogan yang diperkenalkan masyarakat tapi prakteknya tidak demikian. Maka kalau memang pelayanannya slogannya baik, ya prakteknya harus juga baik. Masyarakat bisa mendapatkan perizinan yang mudah, murah dan cepat. Sehingga mereka bisa segera berusaha. Kalau bisa jemput bola atau mungkin mengadakan pekan perijinan atau apalah, dimana bener-bener semua orang ngurus perizinan dalam waktu satu minggu, misalkan. Itu bisa diarahkan oleh pemerintah daerah. Artinya harus ada inovasi, kreativitas dalam menentukan sebuah program.

Terkait dengan 20 janji politik Bupati misalkan masalah 1.000 pemasangan cctv. Dengan alasan anggaran belum pemasangan ini belum terlaksana. Sebenarnya, ujar Setiawan, masyarakat ingin melihat ada pencapaian. Misalkan tahun 2020 sekian CCTV, tahun 2021 sekian. Sampaikan kepada masyarakat berapa yang sudah terpasang. Apakah 10, 20, 30, atau berapa. Sehingga ada persentase. Ada pencapaian. Misalkan tahun 2020 baru tercapai 15 %, tahun 2020 nanti tercapai 50 %, tahun 2022 tercapai misalkan 100%. Itu harus disampaikan kepada masyarakat.

“Ini ada pertanyaan dari beberapa teman, bahwa desa/ kelurahan juga akan memasang CCTV dari APBDes. Kalau per desa memasang CCTV sebanyak 15 buah dikalikan sekitar 200 desa/ kelurahan, maka jumlahnya hampir 3 ribu CCTV, ditambah 1.000 CCTV dari Pemerintah Daerah (APBD). Ini luar biasa. Tapi, apakah CCTV ini hanya dari desa (APBDes) lalu  Pemkab tidak jadi pasang? Atau keduanya sama-sama memasang?”, ujarnya.

Yang penting komunikasinya. Masyarakat butuh komunikasi yang baik dari pemerintah. Pencapaiannya apa, itu harusnya disampaikan terus-menerus. Seperti pembahasan APBD sudah sampai mana, seperti apa pembahasannya. Itu masyarakat perlu tahu.

NGOPI PAGI : Agus Setiawan saat Ngopi Pagi di Semeru FM, bersama Hariyanto. RED

TINGGAL POLITICAL WILL KADES

Setiawan juga menyinggung soal penggunaan DD seperti yang ditanyakan oleh Junaidi, pendengar. “Kalau Kementerian Desa, gubernur, dan bupati sudah punya panduan kepada masing masing desa bagaimana cara mengalokasikan anggarannya. Jumlah angkanya ada. Angka maksimal, minimal itu sudah ada.

Tinggal political will dari kepala desa dan aparat desa bagaimana dan mau kemana. Apakah mau untuk pemberdayaan ekonomi? Apakah masih mengutamakan infrastruktur? Itu kan yang tahu adalah masyarakat desa sendiri. Maka sebaiknya di desa itulah dilakukan pembahasan bersama antara pemerintah desa dengan BPD, juga tokoh-tokoh masyarakat. Kira-kira program 2021 mau diarahkan kemana? Apakah tetap melanjutkan infrastuktur. Karena kalau diswakelola atau padat karya itu menjadi stimulus untuk desa itu sendiri. Karena yang kerja dapat penghasilan, materialnya sebaiknya juga diperoleh dari desa tersebut.

Nah, itu juga jadi stimulus ekonomi. Atau mungkin untuk pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal. Atau jadi modal untuk BUMDES juga bisa diarahkan ke sana. Hanya saja mesti hati-hati kalau pemerintah desa mendirikan BUMDES. Karena pengelolaan BUMDES kebanyakan stagnan karena sisi manajemen.

“Dimana SDM nya di sana yang dimasukkan misalnya kerabat-kerabat dari kepala desa, atau kerabat aparat desa dimasukkan. Padahal tidak punya pengalaman, tidak punya intelektualitas. Yang kedua tidak jelas bisnis apa yang mau jalankan. Tidak perlu ikut-ikutan. Misalkan tidak punya objek wisata bingung harus mencari objek wisata menjadi Desa Wisata. Jangan ikut-ikutan. Kalau potensinya sektor peternakan maka lakukan sektor itu.

Pengelolanya harus baik. Tetap memperhatikan good corporate governance supaya BUMDESnya bisa hidup. Sayang sekali kalau modal yang dimasukkan BUMDES mengalami kerugian atau tidak kembali. BUMDES yang diharapkan menjadi PAD desa malah seperti kran air. Uang dari desa mengalir terus jadi modal, tapi tidak pernah kembali. Harapannya tidak seperti itu.

Kembali lagi ke kebijakan dari desa sendiri. Maunya ke arah mana mereka yang tahu. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hanya memberikan panduan, arahan sebaiknya dikemanakan. Tinggal desanya mau atau tidak. Atau mungkin itu ada kepentingan tertentu atau tidak, kembali ke aparat desa”, jelentrehnya.

BAGAIMANA MENGHADAPI DAN MENDEGAH RESESI SEUTUHNYA? 

“Untuk mencegahnya bagaimana caranya iklim usaha tetap baik, belanja pemerintah diarahkan untuk kepentingan masyarakat Lumajang sendiri, dan masyarakat juga jangan berhenti berusaha. Karena bagaimanapun juga resesi ekonomi berpengaruh meskipun tidak kelihatan. Tapi sebenarnya kelihatan karena banyak orang mengeluh kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, petani sambat, pedagang sambat, pengusaha sambat, semua sambat. Mungkin yang tidak hanya beberapa sektor usaha saja. Bahkan pemerintah pun juga sambat. Makanya UMK tahun 2021 nanti, kalau naik tidak tinggi, bahkan banyak kabupaten atau kota yang tidak menaikkan UMK nya karena harus menyesuaikan dengan keadaan.

Kalau dipaksa tetap menaikkkan, tapi si penguasa tidak mampu bayar pasti pilihannya adalah PHK. Itu yang tidak diinginkan. Harapan kita, karena yang terburuk sekarang sudah kita lalui, sekarang kita mengajak naik. Kita berdoa bersama dan juga jangan lupa kita tetap melakukan pencegahan corona kepada diri kita sendiri, keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita.

Karena yang bisa segera mengakhiri krisis ekonomi, resesi ekonomi adalah hilangnya pandemi. Kalau kemarin rekor sudah 5.000 lebih se Indonesia. Kalau terus-terusan seperti itu gak akan selesai sampai kapan kita bertahan. Saving kita sampai kapan bisa kita gunakan. Ini yang perlu kita pikirkan. Masalah Pemda bagaimana memang sudah kewajibannya membantu masyarakat. Publikasinya harus digalakkan supaya ada komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahnya. Kalau masyarakat tidak mendapatkan publikasi, hanya publikasi acara-acara seremonial masyarakat tidak akan tahu kemana mereka mengeluh. Itu saja,” imbuhnya. RED

 

Post Comment