!-- Header -->
Revitalisasi Komite Sekolah di Sekolah Dasar
Opini

Revitalisasi Komite Sekolah di Sekolah Dasar

Oleh : *Syamsudin, N

Maju tidaknya sebuah pendidikan tidak bisa lepas dari tiga pilar utama, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pendidikan, pembuat regulasi, dan kebijakan. Sementara masyarakat adalah kelompok orang yang turut mendorong keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. ang dimaksud masyarakat dalam dunia pendidikan adalah orang tua peserta didik/ wali murid dan komite sekolah. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam hal pendanaan demi peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan melalui komite sekolah.

Apa itu komite sekolah itu? Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat yang penduli pada pendidikan serta berkedudukan di setiap sekolah. Fungsinya adalah meningkatkan pelayanan pendidikan secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Tugas komite sekolah cukup banyak, antara lain ; pertama, memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, misalnya kebijakan dan program sekolah, kebijakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, dan kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain.

Jadi, program-program sekolah yang disusun perlu melibatkan komite sekolah, meskipun keterlibatannya sebatas memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan. Begitu pula dengan penyusunan RAPBS dan RKAS, komite sekolah bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pihak sekolah agar hasilnya lebih sempurna. Berkenaan kriteria fasilitas sekolah, kerja sama sekolah dengan pihak lain, komite sekolah juga perlu dimintai atau memberikan pertimbangan-pertimbangan karena ini menyangkut masa depan dan kemajuan sekolah. Jangan sampai komite sekolah abai atas kebijakan sekolah yang telah melakukan kerja sama dengan pihak lain. Di samping karena keterlibatan komite sekolah sudah amanah Permendiknas Nomor 75 Tahun 2016, peserta didik bukan sekedar menjadi objek kebijakan.

Kedua, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menindak lanjuti keluhan, saran, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/ wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

Tugas kedua ini perlu kehatian-hatian karena menyangkut keuangan, apalagi kondisi orang tua/ wali peserta didik masa kini berbeda dengan masa sebelum reformasi 1998. Salah satu contoh partisipasi orang tua/ wali peserta didik membayar SPP jaman dulu tidak pernah ada masalah serius. Bahkan mereka secara gotong-royong membiayai kegiatan sekolah. Orang tua/ wali peserta didik merasa berhutang budi kepada para pendidik (guru) atas kesabarannya dalam mendidik, tidak pernah mengeluh, tidak pernah melakukan aksi protes karena gaji mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Pahlawan tanpa tanda jasa benar-benar melekat dalam diri mereka.

Kini kondisinya berbeda. Seiring dengan besarnya kucuran anggaran pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk SD, SMP, dan SMA, maka peran orang tua/wali peserta didik menyangkut sumbangsih pemikiran dan partisipasi anggaran untuk kemajuan sekolah mulai berkurang. Tidak sedikit yang salah persepsi bahwa pendidikan gratis untuk SD dan SMP benar-benar gratis. Bahkan ada yang sengaja menghembuskan sumbangan/iuran dalam bentuk apapun di SD itu illegal, pungli, dan harus dilaporkan kepada saber pungli. Sampai-sampai di beberapa kabupaten pihak sekolah diharuskan  mengajukan surat ijin kepada bupati setempat ketika hendak menarik sumbangan dari orang tua/ wali peserta didik.

Konsekuensi logisnya, sebagian besar pihak sekolah memilih mensiasati anggaran yang ada dari pada meminta partisipasi wali peserta didik. Komite Sekolah juga ikut ekstra hati-hati mengajukan permohonan dana partisipasi untuk kegiatan dan pengembangan sekolah. Apalagi selama ini stigma komite sekolah sebagai kepanjangan tangan pihak sekolah khususnya menyangkut iuran/ sumbangan sangat melekat.

Ketika menyinggung soal sumbangan, komite sekolah memilih berhati-hati, meskipun sumbangan (bukan pungutan) itu diperbolehkan sebagai mana dalam pasal 1 poin 3 Permendiknas No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Bahwa bantuan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah pemberian berupa uang/ barang/ jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/ walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. Sedangkan poin 4 berbunyi, pungutan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/ walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Sementara poin 5 disebutkan, sumbangan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan sumbangan adalah pemberian berupa uang/ barang/ jasa oleh peserta didik, orang tua/ walinya baik perseorangan maupun bersama-sama masyarakat atau lembaga secara suka rela dan tidak mengikat satuan pendidikan. Berdasarkan hal ini komite sekolah di SD tidak perlu ragu melakukan kegiatan pengumpulan dana demi peningkatan kualitas peserta didik dan sekolah.

Tugas lain komite sekolah adalah mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah. Tugas ini tidak semudah mengedipkan mata, butuh  keseriusan pengurus komite sekolah. Selama ini pihak wali peserta didik memasrahkan anaknya begitu saja tanpa mau tahu bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak sekolah terhadap anak-anaknya. Pihak komite sekolah, pun banyak yang tidak memahami terhadap fungsi dan tugasnya. Komite sekolah baru proaktif di saat sekolah membutuhkan bantuan partisipasi keuangan (iuran/ sumbangan).

Maka bisa dimaklumi munculnya persepsi jelek bahwa komite sekolah hanya menjadi ‘stempel’ sekolah. Tugas pengawasan atas pelayanan pendidikan di sekolah setelah diterbitkannya Permendiknas No. 75 Tahun 2016 menjadi jalan masuk komite sekolah terlibat dalam pengawasan pendidikan di sekolah. Tentu saja bentuk pengawasannya berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dari dinas pendidikan kabupaten/ kecamatan.

Pengawasan ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada peserta didik bisa maksimal dan pada akhirnya tujuan pendidikan  tercapai. Tugas lain komite sekolah adalah menindak lanjuti keluhan, saran, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/ wali, dan masyarakat. Mayoritas orang tua/ wali peserta didik tidak punya kesempatan untuk menyampaikan keluhan, unek-unek mengenai perkembangan anak karena kesibukannya bekerja. Terkadang kesempatan untuk menyampaikan keluhan itu ada tapi mereka kuatir dan malu. Akhirnya yang bisa dilakukan hanya mengeluh ke sesama orang tua/ wali peserta didik tanpa ada solusi.

Parahnya, tidak sedikit orang tua/ wali peserta didik memilih melaporkan ke polisi atau media massa bila ada perbedaan pandangan menyangkut kebijakan sekolah yang dianggap memberatkan dan merugikan salah satu pihak. Kasus mengekspos sebuah kasus ke media  massa biasanya menyangkut biaya sekolah (iuran/ sumbangan/ pungutan). Idealnya, persoalan apapun yang terjadi di sekolah bisa diselesaikan di internal sekolah dengan melibatkan komite sekolah. Munculnya laporan atas ketidak puasan itu bisa jadi dipicu karena tersumbatnya kran transparansi dan aspirasi di sekolah, atau komite sekolah tidak mampu menjadi jembatan aspirasi. Meskipun terkadang ada saja wali peserta didik yang sengaja merusak nama baik sekolah tanpa berpikir dampak negatifnya.

Untuk itu, agar keluhan, perasaan tidak puas, kritikan, dan saran wali peserta didik tidak meluap keluar, maka komite sekolah berperan aktif membangun komunikasi intensif baik dengan wali peserta didik maupun dengan pihak sekolah. Kran keterbukaan dibuka lebar-lebar sehingga orang tua peserta didik tidak ada kesempatan lagi mencari saluran lain selain ke komite sekolah.

Penguatan Organisasi Komite Sekolah

Sebelum menjalankan tugas dan fungsinya, komite sekolah perlu menata organisasinya terlebih dahulu. Mulai dari penyamaan visi struktur organisasi, job diskripsi, AD dan ART, fasilitas penunjang seperti kantor (ruang kerja/ ruang rapat) dan tenaga administrasinya. Penataan organisasi dan penyamaan visi memang terlihat sederhana namun penting dilakukan agar perjalanan organisasi komite sekolah lebih efektif, efesien, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Setelah penataan organisasi dan penyamaan visi baru pembentukan tim solid di jajaran personil komite sekolah. Ibarat shalat berjamaah bagi umat Islam. Shalat berjamaah harus dilakukan bersama-sama dan niatnya juga wajib sama. Tidak bisa dibayangkan shalatnya dilakukan secara berjamaah namun niatnya beda-beda. Yang terjadi bukan kesamaan langkah dan pahala 27 derajat yang didapat, tapi ketidak teraturan, ketidak tertiban, dan kekacauan. Penempatan personil komite sekolah yang lincah, istiqomah, dan kreatif juga menjadi sebuah keharusan.

Kreatif dalam artian mampu memberikan solusi-solusi cerdas atas berbagai persoalan yang muncul, mampu meredam konflik internal maupun eksternal. Kreatif mengusulkan kegiatan-kegiatan dan menyusun program kerja yang menguntungkan pihak sekolah dan peserta didik. Dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan yang menjadi kebutuhan utama sekolah baik kegiatan akademik maupun nonakademik. Dengan kata lain, ada skala prioritas kegiatan komite sekolah. Bila semuanya berjalan sesuai dengan tupoksinya berarti komite sekolah sudah melakukan revitalisasi (menghidupkan kembali/ menggiatkan kembali) peran dan fungsi mereka yang selama ini mati suri.(*)

Penulis : Alumni Fakultas Sastra Universitas Jember*