!-- Header -->
Sekwan : LHKPN 25 Anggota DPRD Lumajang Beres
Komunitas Lumajang Politik & Pemerintahan

Sekwan : LHKPN 25 Anggota DPRD Lumajang Beres

PEDOMANINDONESIA (PI) – Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) 25 anggota DPRD Lumajang, Jawa Timur, sudah tuntas diperiksa oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Hal ini disampaikan Sekwan Lumajang, Sutaryono, Selasa (16 Juli 2019). Jumlah anggota DPRD Lumajang sebanyak 50 orang. Dari jumlah tersebut yang LHKPN nya  dikoordinir oleh Sekwan sebanyak 25 orang.

“Istilahnya yang dikoordinir oleh Sekwan sebanyak 25 orang. Sudah kita terima dari KPK. Sedangkan sisanya (25 anggota, Red) kemungkinan juga sudah. LHKPN kan bisa diurus sendiri, bisa lewat parpol. LHKPN itu perorangan. Bisa jadi sudah mereka terima setelah dicek kebenarannya oleh KPK. Hanya sini saja ada 25 orang LHKPN dijadikan satu. Dikoordinir oleh Sekwan”, ujar Taryono, panggilan karibnya.

Dia menambahkan, LHKPN milik 25 anggota DPRD Lumajang ini sudah dimasukkan ke KPK pada bulan April 2019 lalu. Namun anehnya, saat KPK mengecek LHKPN puluhan pejabat dan bupati Pemkab di Jawa Timur, LHKPN anggota DPRD Lumajang paling rendah. Bahkan Kabiro Humas KPK, Febri Ardiansyah, menyampaikan kepada publik, sebagaimana dilansir sejumlah media, tidak satupun anggota DPRD Lumajang yang melaporkan LHKPN nya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lumajang, Drs. Samsoel Huda, M.Si, menyampaikan, LHKPN merupakan sebuah kewajiban pejabat penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Maksud dan tujuan LHKPN adalah untuk mengetahui sejauh mana pejabat penyelenggara negara ini melaksanakan tugasnya dengan amanah.

“Kalau pelaporannya benar, maka otomatis perkembangan setahun itu bagaimana. Ada kenaikan atau malah harta kekayaannya semakin berkurang? Kalau ada kenaikan dari LKHPN yang dilaporkan, kenaikannya darimana? Apakah wajar atau tidak. Bisa jadi naiknya karena dapat warisan, misalnya. Kalau tidak wajar akan didalami. Yang mendalami, ya mereka (KPK, Red)”, ujarnya.

Tapi yang jelas, ungkap Samsoel, LHKPN merupakan suatu kewajiban bagi para pejabat penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Disinggung adanya pemberitaan di berbagai media, bahwa LHKPN anggota DPRD paling rendah di Jawa Timur versi KPK, Samsoel, menyampaikan perlu diteliti dan didalami. Apakah belum masuk atau belum dikirim ke KPK.

“Informasi, data di Sekwan sudah ada 25 anggota yang melaporkan LHKPN nya”, imbuh politisi Partai Demokrat ini. Terpisah, H. Akhmad, anggota DPRD Lumajang dari PPP, menyatakan, LHKPN dilaporkan setiap tahun. Khusus tahun ini, karena bersamaan dengan pilkada, maka konsentrasinya tersedot ke sana.

“LHKPN yang dikoordinir Sekwan sudah pasti setiap tahunnya dilaporkan, Mas. Yang kedua, untuk LHKPN tahun 2019 ini memang berbarengan dengan pesta demokrasi yang sangat rumit, sangat panjang. Apalagi masa kampanyenya paling lama. Sehingga teman-teman kemarin itu ya konsentrasinya tidak bisa sepenuhnya bisa memberikan laporan yang sejelas-jelasnya”, tukasnya.

Namun, begitu terpilih (lagi) sebagai anggota dewan, maka mereka sudah mulai melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk dijadikan sebuah laporan, bekerja sama dengan Sekretariat DPRD. Meski demikian, terkadang kata Akhmad, proses pengajuannya tidak selaras dan tidak serta merta langsung mendapatkan input dari KPK.

“Kadang-kadang seperti ini trouble, sehingga itu yang membuat proses laporan terhambat. Kalau saya berpikir, para anggota dewan itu pasti sudah ngurus. Karena, begitu tidak segera melaporkan LHKPN nya mereka khawatir tidak dilantik sebagai anggota dewan”, paparnya.

Oleh karena itu, calon kuat Wakil Ketua DPRD Lumajang periode 2019 – 2024 ini, menegaskan, ada kesalahan informasi bahwa anggota DPRD Lumajang sama sekali tidak melaporkan LHKPN nya. “Informasi itu tidak sepenuhnya bisa diterima. Kalau asumsi dan pemikiran kami, yang ada di DPRD ini semuanya pasti sudah melaporkan. Biasanya kan prosesnya tidak langsung. Kita juga harus intens untuk melaporkan dan menanyakan agar segera mendapatkan info KPK”, pungkasnya.

Khusus PPP, kata Akhmad, sudah selesai semua. Bahkan anggotanya yang sudah tidak terpilih lagi sebagai anggota DPRD ikut diuruskan oleh PPP. “Alhamdulillah saat ini sudah sudah mendapatkan balasan dari KPK”, pungkasnya. Pun, demikian dengan PKS. Menurut Drs. Khusnul Khuluq, Ketum PKS Lumajang, LHKPN anggota DPRD terpilih sudah beres. “Yang lama lewat Sekwan, yang baru lewat internal parpol”, ujarnya lewat WhatsApp.

Begitu juga dengan PKB. Lewat pesan singkat, Ketua DPC PKB Lumajang, Anang Ahmad Syaifudin, mengatakan LHKPN 11 anggota dewan PKB sudah beres semua. “Sudah semua, gan. Coba konfirmasi ke Mas Eko (Sekum PKB Lumajang, Red). Saya masih haji. Ini masih mau shalat jamaah dzuhur”, ungkapnya sore tadi.

Sementara itu, Supratman, Bendahara DPC PDIP Lumajang menyampaikan belum mengecek semua siapa saja anggota DPRD dari partai berlambang banteng moncong putih ini. “Belum ngecek semua”, tuturnya singkat via WA. (DIN)

Post Comment