!-- Header -->
Ekonomi Lumajang Politik & Pemerintahan

Setiawan : Perolehan Pajak Restoran Belum Optimal Butuh Perombakan

LUMAJANG – Perolehan pajak dari restoran di Kabupaten Lumajang dinilai Agus Setiawan, SE (Pengamat Ekonomi Pengusaha), belum optimal. Hal ini disampaikan pada saat mengisi acara “Ngopi Pagi” di Radio Semeru FM, Sabtu, 16 Januari 2021 pagi.

“Kemarin ada salah satu media menulis data penerimaan pajak restoran. Di situ hanya ada beberapa nama wajib pajak yang dicantumkan. Dari situ saja kalau kita paham pajak, tarif pajak, dan paham tentang cara pemungutan pajak langsung tahu ini ada masalah. Apalagi di situ ada angka Rp 2 juta”, ungkapnya mengawali Ngopi Pagi.

Walaupun Setiawan mengakui target pajak restoran 2020 terpenuhi, bahkan melebihi target, yakni Rp 2.545.017.559. Awalnya, targetnya Rp 4 miliar lebih. Kemudian, karena kondisi pandemi, dipotong Rp 2 miliar.

“Ibaratnya seperti ini. Kita bisa lari 1 kilometer tapi berhenti di 500 meter dan tidak mau sampai ke 1 kilometer. Artinya tidak optimal. Seolah-olah yang  penting target terpenuhi. Padahal, kalau kita lari lagi Rp 4 miliar pasti tercapai.

Kenapa saya bilang seperti itu? Karena potensinya besar. Selain pajak pungutan pajak restoran dan kafe, rumah makan, juga ada potensi lain dari penggunaan APBD. Ini kan jelas sekali. Di APBD ada anggaran makan dan minum.

Makan minum ini pasti pengadannya langsung. Itu  harusnya masuk ke pengusaha atau CV-CV yang punya kualifikasi sebagai jasa catering, tata boga atau mungkin juga kafe atau restoran. Ketika mereka diberikan pada project pengadaan langsung, anggap saja saya hitung dalam satu tahun Kabupaten Lumajang itu bisa sampai Rp 20 miliaran untuk makan minum. Kalau Rp 20 miliar ini mereka diwajibkan setor pajak restoran, maka sudah ada Rp 2 miliar dalam 1 tahun.

Artinya, apabila dioptimalkan dari hasil pengadaan makan minum saja target Rp 4 miliar tadi akan tercapai. Apalagi kita lihat seringkali OPD menyelenggarakan acara ada makan minumnya. Ada nasi kotak, kue kotak.  Ini kan pengadaan langsung, dan pasti seluruhnya bergerak yang di bidang tata boga, catering, rumah makan, atau restoran. Mereka tinggal di wajibkan setor 10 %.  Karena dikenakan pajak penjualan 10 %. Kalau pengadaan mamin Rp 25 miliar dalam 1 tahun mereka diwajibkan setor 10 %, maka sudah dapat Rp 2 miliar.

Agus Setiawan, Pengamat Ekonomi dan Pengusaha. RED

Cuma ini belum bisa berjalan. Sehingga saya rasa BPRD yang memenuhi target Rp 2 miliar lebih jadi biasa-biasa saja. Karena, dengan tarif pajak penghasilan 10 % ketika kita melihat angka yang disetor oleh salah satu wajib pajak hanya sekitar Rp 2 juta dalam satu tahun, ini tidak masuk akal.

“Bagaimana sebuah restoran yang cukup rame, kita lihat setiap pekan rame tapi hanya setor pajak hanya Rp 2 juta. Dikalikan 10 dalam 1 tahun omzetnya cuman Rp 20 juta. Tidak masuk akal. Makanya saya katakan, walaupun target tercapai masih belum optimal. Itu yang perlu kita ketahui”, paparnya.

HAMPIR SEMUA RESTORAN BERMASALAH

Menjawab pertanyaan dari pendengar terkait dengan  Vision Vista (V2), bahwa administarasi pajak tidak seiring dengan masalah perijinan. Masalah V2 (Vision Vista) misalnya, itu masalah perizinan. Tapi pada intinya V2 punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dia menyelenggarakan kegiatan yang mana dalam kegiatan itu terutang pajak restoran. Maka mau harus ditarik pajaknya.

Masalah perijinan berbeda dengan masalah pajak. Selama ada satu pihak pengusaha yang yang menyelenggarakan kegiatan dimana kegiatan tersebut terutang pajak daerah dan sudah memenuhi syarat untuk diberikan NPWP, maka harus dikenakan pajak. “Vision Viesta yang memiliki kewajiban memungut 10% dari setiap penjualannya. Dari pungutan itu harus disetor ke kas daerah”, ujar alumnus STAN Jakarta ini.

Dikatakan, hampir semua restoran di Lumajang punya masalah dengan pemerintah daerah. Kalau ditelusuri masalah perizinan semuanya bermasalah. Pajak restoran ijinnya harus lengkap. Harus ada ijin lingkungan, ijin pariwisata, dan lain-lain. Kalau ditelusuri hampir semuanya bermasalah. Karena menurut Setiawan, saat turun ke lapangan ada beberapa kafe yang didatangi, dipungut pajak daerah tapi dia tidak tahu punya NPWP atau tidak.

“Ketika disodori kertas 2 lembar di situ hanya ditulis nama kafe, alamat, kemudian nilai PBB berapa. Misalkan Rp 1,5 juta pungutannya Rp 150 ribu. Di bawahnya ada tanda tangan bendahara BPRD. Begitu aja. Tidak jelas NPWP berapa. Ini kan jadi penuh keraguan. Apakah benar nanti disetorkan ke kas daerah atau tidak.  Karena tidak ada bukti setor.

Ini banyak masalah terkait dengan sistem pemungutan pajak di Lumajang karena belum sesuai dengan peraturan pemerintah. Misalnya PP Nomor 55 tahun 2016. Kan di situ ada pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah. Ada PMK Nomor 207, PMK 07 tahun 2018. Ini yang harus ditingkatkan dan optimalisasi,” tukasnya.

Agus Setiawan, Pengamat Ekonomi, Pengusaha, dan Ketua MPC PP Lumajang. RED

Terkait dengan pertanyaan bahwa ada OPD yang tidak mau ke rekanan alias maminnya seolah-olah dimasak sendiri (ditangani sendiri) dalam beberapa kegiatan, Setiawan menyampaikan, ini juga jadi masalah. Sebenarnya menurut dia, APBD itu punya fungsi distribusi ekonomi. Anggaran harusnya digelontorkan ke masyarakat melalui pengadaan barang dan jasa.

“Jangan apa-apa dikelola dengan cara hanya pinjam bendera. Ini banyak terjadi. Pinjam bendera bendera atau pengadaan langsung bukan hanya makan minum, tapi pekerjaan-pekerjaan pun, even-evnt dan lain-lain dikerjakan sendiri hanya pinjam bendera. Cari bendera yang punya bendera dikasik fee 3 % lanjut. Ini fakta yang harus disadari. Jangan ditutup-ditutupin.  Masyarakat sudah tahu seolah-olah swakelola, dikerjakan sendiri hanya cari bendera. Ini kan nggak bagus juga. APBD yang seharusnya digelontorkan ke masyarakat larinya ke birokrasi-birokrasi juga. APBD yang harusnya punya fungsi distribusi ekonomi tidak optimal karena  yang menikmati kalangan birokrasi saja. Pengadaan barang pun indikasi dinikmati oleh birokrasi. Ini jadi masalah harus dibetulkan,” tukasnya.

Disampaikan, banyaknya acara yang digelar oleh dinas dinas terkait yang ada biaya pengadaan makan minumnya harusnya dilarikan ke pengusaha agar perekonomian di Lumajang berputar. Jangan dimasak sendiri, dibungkus-bungkus sendiri, dibagikan sendiri, dinikmati sendiri, uangnya lari ke mereka lagi. Sedangkan yang lari ke swasta hanya 3%.

“Ekonomi tidak bergerak. Ini yang jadi masalah harus dibetulkan. Ini jadi rahasia umum dan tidak banyak yang berteriak. Tapi ini harus diungkapkan meskipun nanti jadi sorotan. Biar publik tahu apa yang terjadi sebenarnya”, tuturnya.

HARUS ADA REWARD, KOMISI C HARUS BERGERAK 

Setiawan sebenarnya tidak melarang adanya swakelola (dikelola sendiri) dalam hal pengadaan barang dan jasa, termasuk Mamin. Namun dia mengingatkan agar pajaknya dioptimlakan. “Tolong lah, kan itu uang dari kas daerah dikembalikan ke daerah. Dari pengadaan makan minum saja harusnya target pajaknya sudah tercapai. Tinggal ditambah dari swasta dan lain-lain”, ujarnya.

Kemudian masalah taxing box itu harus dioptimalkan. Harus ada reward dan punishment. Misalkan Resto GM dalam satu tahun pajaknya sekitar 148 juta. Artinya, dalam satu tahun omzetnya Rp 1,4 miliar. Ini perlu diberikan reward. Tapi bagaimana untuk yang lain yang hanya setor sekitar Rp 2 juta, misalnya. Padahal restorannya ramai terus (siang, sore, malam) bahkan week end hingga susah parkir saking ramainya.

“Ini yang saya sayangkan. Satu tahun lalu sempat ramai masalah Pondok Asri. Bahkan Komisi C DPRD sempat sidak dan marah-marah karena tidak ditemui oleh ownernya. Akhirnya, ownernya mau setor sekian juta. Ini salah satu restoran paling besar di Lumajang, paling sering ada pernikahan dan lain-lain. Harusnya pajaknya besar. Toh yang bayar pajaknya itu pelanggan, bukan pengusahanya”, paparnya.

Yang bahaya, menurut Setiawan, bila pengusaha restorannya sudah memungut pajak 10% ke pelanggan tapi pajaknya tidak disetor. Ini bisa dianggap pengemplangan pajak. Ada niat jahat. Mestinya BPRD melakukan pengawasan. Bukan hanya datang, duduk, mungut. Tapi juga melakukan pengawasan, penyuluhan, pembinaan. Terus harus ada pemeriksaan pajak. Instrumen hukum atau pedoman pemeriksaan atau pemungutan pajak sudah ada undang-undangnya. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adajuga PP Nomor 5 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

“Di sana Pemda diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Ini bisa dilakukan bila terjadi wajib pajak meminta pengembalian kelebihan pajak. Pemda wajib menunjuk PPNS untuk menjadi pemeriksa pajak. Harusnya di BPRD banyak petugas pemeriksaan pajaknya. Ini data konkret yang diekspos di media, ada yang setor hanya Rp 2 juta dalam satu tahun. Berarti di bawahnya ada yang lebih kecil lagi. Coba lakukan pengamatan atau penelitian ke lokasi usaha. Dipilih secara samping. Dilihat kira-kira dalam satu tahun estimasi omsetnya berapa, potensi pajaknya berapa. Yang kita takutkan pelanggan sudah dipungut 10 persen tapi pajaknya tidak disetor. Ini berarti terjadi masalah”, tuturnya.

Atas masalah ini, Ketua MPC Pemuda Pancasila ini meminta agar Komisi C DPRD Lumajang bergerak dan tidak langsung puas dengan target yang sudah tercapai. “Komisi C mestinya bergerak. Jangan puas melihat targetnya tercapai. Okelah Resto GM besar, bagus. Tapi bagaimana dengan yang lain? Karena Pemda itu butuh PAD dan salah satu dai pajak daerah. Kalau pajak daerah tidak optimal, maka biaya untuk pembangunan daerah juga tidak akan optimal”, tandasnya.

SOLUSI PENINGKATAN PAD DARI PAJAK

Apa yang solusi terbaik agar ada peningkatan PAD dari pajak ini? Atas pertanyaan Khoirul asal Lumajang tersebut, Setiawan menjelentrehkan secara gamblang.

“Lingkup pajak ini luas. Maka perlu ada sosialisasi peraturan perpajakan, diklat-diklat, pendekatan ke mitra wajib pajak, pemberian NPWP kepada wajib pajak. Wajib pajak itu diberikan keleluasaan dan tanggung jawab menghitung sendiri pajaknya, melaporkan dan menyetor sendiri ke Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah punya kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak.

Pemerintah juga bisa menunjuk siapa – siapa saja yang menjadi pemeriksa pajak. Setelah itu pemerintah daerah punya kewenangan untuk  melakukan penagihan pajak. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menujuk siapa saja yang menjadi pemeriksa pajak. Pemerintah Daerah juga punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan pajak. Harus ada PPNS. Ini yang menyidik masalah tindak pidana perpajakan.

Kalau misalkan dalam beberapa tahun pengusaha yang sama, bahkan tidak mau setor pajak, atau setorannya sengaja dikecil-kecilkan, berarti ada kesengajaan. Kalau sudah ada kesengajaan berarti ada niat jahat. Berarti ada unsur sengaja. Dia tidak bisa lolos dari pidana pajak. Dia bisa lolos dari kejahatan pajak apabila karena kealpaan, karena ketidaktahuan. Tapi kalau berulang, ada yang ngajari atau dipelihara oleh oknum petugas pajak, atau terjadi kongkalikong bisa dilakukan penyidikan pajak oleh PPNS. Bisa dipenjara. Ada ancaman pidananya”, jelentrehnya.

ROMBAK STRUKTUR DAN PERSONAL BPRD

Kewenangan yang begitu luas dari pemerintah daerah terkait perpajakan, perlu disikapi dengan cara pembenahan struktur di tubuh BPRD. Di sana perlu ada bagian pengawasan dan penyuluhan, bagian pemeriksaan pajak, juru sita pajak, PPNS, bahkan harus ada intelijen pajak.

Kalau BPRD sudah melingkupi ini semua, dia yakin akan memperoleh hasil yang bagus. Kenapa? Karena ada intel dan intan yang pekerjaannya menampilkan data, menganalisis data by sistem, bisa melalui postingan-postingan sosial media. Kemudian intan ini akan melakukan laporan pengamatan diberikan ke bidang ekstensifikasi. Tugas ekstensifikasi ini keluar mencari wajib pajak baru.

Agus Setiawan, Pengamat Ekonomi, Pengusaha, Ketua MPC PP Lumajang. RED

“Mekanisme inilah yang harus berjalan. Bukan seperti sekarang, dimana kafe-kafe didatangi dengan membawa dua lembar kertas, uang diambil, nggak dikasih bukti setor, pulang. Tidak tahu disetor atau tidak. Harusnya wajib pajak datang diberikan NPWP. Diberi tahu cara setornya bagaimana. Kan semua bisa elektronik. BPRD juga sudah punya e-pajak. Tinggal wajib pajaknya diedukasi. Misalkan dia setor Rp 150 ribu perbulan, ya tinggal setor. Bisa pakai virtual account, bisa e-biling. Atau bisa ke bank. Dari pada diserahkan ke orang yang belum tentu disetor ke kas daerah. Kalau masih datang pungut, diterima-mohon maaf-ini mengundang kecurigaan.

Solusinya, instrumen atau peraturan itu sudah disiapkan oleh pemerintah pusat dan pedoman pemeriksaan penagihan pajak pun sudah ada. Kini tinggal Pak Bupati mengeluarkan Perbup tentang pedoman penagihan pajak dan Perbup tentang pemeriksaan pajak daerah. Dengan demikian maka harus ada perombakan total di BPRD. Direorganisasi agar lebih kuat. BPRD bisa bekerja lebih baik. Meminimalisir pertemuan antara wajib pajak dan petugas pajak secara langsung tatap muka.

Kalau bisa tidak ada lagi pertemuan-pertemuan tatap muka, kecuali yang dipanggil dalam dalam rangka pengawasan atau pemeriksaan pajak. Jadi, kalau bisa (ini yang pernah saya usulkan), bahwa pegawai BPRD total harus ASN semua. Kenapa? Karena ada tanggung jawab jabatan. Karena BPRD itu memegang data-data. Data – data ini kan rahasia jabatan. Maka di sana harus kuat. Kalau bisa pegawainya ASN semua. Terutama yang berkaitan pungut pajak, jangan sampai yang tenaga kontrak. Ini sangat riskan sekali. Bukan mencurigai, tapi supaya masyarakat lebih percaya. Sehingga teman-teman BPRD bisa bekerja lebih keras, lebih baik. Kalau dipercaya masyarakat itu, kan enak. Kita ngomong ini karena cinta dengan BPRD, dengan birokrasi. Kita berharap mereka bisa menjadi organisasi atau OPD yang lebih kuat, lebih energik, dan lebih powerfull, disegani oleh para pengusaha. Kalau tidak disegani oleh pengusaha, maka banyak pengusaha yang mokong. Bahkan mereka datang saja mungkin sudah tidak  ditemui oleh pengusaha karena tidak disegani. Kalau mereka bisa berubah, direorganisi maka mereka akan disegani oleh wajib pajak”, imbunya. RED

Post Comment