!-- Header -->
Advertisement
Syarat Domisili Calon Kades Belum Jelas
Politik & Pemerintahan Suara Desa

Syarat Domisili Calon Kades Belum Jelas

LUMAJANG, PEDOMANINDO.com – Putusan Mahkamah Konstutusi (MK) yang menganulir aturan bahwa calon kepala desa harus berdomisili di desa tersebut, menjadi catatan penting Pemkab Lumajang. Keputusan ini belum jelas dan tidak bisa serta diterapkan pada pilkades serentak, di 8 desa pada Desember 2017 mendatang.

Oleh karena itu, eksekutif dan legislatif akan berkonsultasi langsung kepada Pemerintah Pusat.

“Itu PR kita. Bersama dewan khususnya Komisi A kita sepakat untuk menanyakan secara langsung mekanisme pelaksanaan aturan itu”, ungkap Patria Dwi Hastiadi, AP, M.Si, Kepala DPM Kabupaten Lumajang, Selasa (11/7).

Diharapkan, setelah konsultasi Pemkab Lumajang tidak ragu-ragu lagi melaksanakan pilkades serentak. Dia menjelaskan, sebelumnya, salah satu syarat bagi calon kades adalah keharusan ber KTP dan berdomisili di desa tersebut. Aturan ini kemudian dianulir oleh MK. Artinya, calon kades yang akan bertarung pada pilkades tidak harus berdomisili di desa itu.

“Detailnya seperti apa kita akan konsultasikan ke pemerintah pusat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tukasnya.

Dia menyampaikan, pilkades serentak pada bulan Desember 2017 merupakan gelombang kedua setelah pilkades serentak gelombang pertama tahun 2015. Sedangkan gelombang ketiga kemungkinan dilaksanakan pada tahun 2019.

Adapun 8 desa di 6 kecamatan yang akan menggelar pilkades serentak adalah Desa Candipuro, Tempeh Tengah, Tempeh Lor, Tukum, Umbul, Tempurrejo, Jatigono Kunir, dan Penanggal. SYAM