!-- Header -->
Soal Tambak Udang Adil Surati Bupati dan Pihak Terkait
Komunitas

Soal Tambak Udang Adil Surati Bupati dan Pihak Terkait

LUMAJANG, PEDOMANINDO.com – Pesisir selatan Lumajang adalah daerah yang sangat kaya sumber daya alamnya. Mulai dari potensi perikanan, perkayuan, sampai potensi pertambangan mineral logam berupa pasir besi, tembaga, emas, perak dan lain-lain.

“Jika tidak dikelola dengan baik maka potensi besar ini akan merusak alam, lingkungan, kerusakan hutan dan pesisir, kerusakan jalan maupun kemacetan lalu lintas”, ujara abdul Rohim, Sekretaris ADIL Lumajang, Jum’at (3/11).
Sedangkan efek negatif pada masyarakat adalah ketimpangan sosial sampai budaya kekerasan. Salah satu cara untuk meredam efek negatif tersebut adalah pendekatan hukum sebagai pedoman bersama.

Dijelaskan, pesisir Lumajang pasca kasus Salim Kancil, pada 26 September 2015, seluruh pesisir Jawa Timur dilakukan moratorium terkait pertambangan. Bahkan Bupati Lumajang mendukung wilayah pesisir menjadi daerah penghijauan dan pariwisata.

“Namun moratorium yang sifatnya sementara ini juga tidak boleh disalah gunakan sehingga akan berujung pada pelanggaran aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum tetap yang berlaku”, ungkapnya.

Sementara ini bahwa wilayah pesisir masuk dalam kawasan pertambangan PT. Indo Modern Mining Sejahtera (PT. IMMS) sesuai dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 503/01/427.14/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Pasir Besi pada masa Bupati Achmad Fauzi yang kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 503/904/427.14/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Indo Modern Mining Sejahtera (PT. IMMS) pada masa Bupati Sjahrazad Masdar.

“Belakangan ini santer terdengar di masyarakat pesisir adanya isu pembuatan tambak udang yang telah disetujui jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajang”, ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya, ujar Rohim, ingin mempertanyakan terkait perijinan tambak udang tersebut kepada Pemkab Lumajang dan jajarannya.

“Apakah benar Pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan ijin pembuatan tambak udang. Jika benar, apakah ijin tersebut tidak bertabrakan secara hukum dengan kawasan WIUP PT IMMS yang masih berlaku maupun Moratorium Gubernur Jawa Timur terkait pesisir”, ungkapnya.

Apakah wilayah pesisir termasuk Desa Selok Anyar dan sekitarnya termasuk wilayah hutan yang tentu saja harus mendapat persetujuan perhutani dengan berbagai aturan di dalamnya sesuai Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

Dia menambahkan akan berkirim surat permintaan klarifikasi perijinan tambak udang di Desa Selok Anyar. “Ini kami sampaikan sehingga menjadi kajian bersama disertai peran aktif masyarakat agar penegakan hukum tercapai hingga akhirnya yang muncul kesejahteraan rakyat”, ujarnya. FIK