!-- Header -->
Ekonomi Lumajang

Sodorkan Pertanian Jadi Unggulan Program Lumajang

LUMAJANG – Agus Setiawan, SE, Pengamat Ekonomi Kabupaten Lumajang, kembali mengisi acara Ngobrol Pagi (Ngopi), di Radio Semeru FM Lumajang, pada Sabtu (19 September 2020). Tema yang diangkat adalah “Strategi Optimalisasi Potensi Agroekonomi di Lumajang”.

Berikut paparannya dalam bahasa tutur.
“Saya mulai dengan konteks pengembangan suatu daerah, baik itu kota maupun kabupaten. Tentunya harus melalui riset agar diperoleh pilihan mana saja sektor yang menjadi unggulan. Khusus di Lumajang, sampai dengan sekarang, semestinya sektor unggulannya salah satunya adalah pertanian yang menempati urutan pertama. Baru sektor yang lain, seperti manufaktur, perdagangan, jasa, dan pertambangan. Sektor-sektor unggulan bisa diprioritaskan dalam program dan kegiatan daerah. Kenapa demikian? Karena sektor ini menampung banyak orang, bahkan bisa mencapai ratusan ribu orang. Apabila sektor ini mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang negatif maupun turun terus tiap tahun, maka pasti banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Produktivitasnya turun. Ini yang sangat berbahaya sekali. Kalau sektor-sektor unggulan ini sudah mengalami kemunduran, maka banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Banyak peluang hilang dan ujungnya adalah meningkatnya angka pengangguran. Oleh karena itu, sektor unggulan  harus diprioritaskan”, ungkapnya.

“Terkait dengan sektor pertanian sampai dengan sekarang dan beberapa tahun kebelakang, tahun 2016 tumbuh 2%, tahun 2017 tumbuh lagi. Sampai tahun 2018, tahun 2019 berhasil tumbuh tetapi hanya 0 sekian %. Inilah penyebab kenapa tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Lumajang itu hanya mencapai 4,7 %. Itu termasuk salah satu yang terendah se-Jawa Timur. Kondisi ini harus diketahui oleh masyarakat Lumajang supaya lebih aware. Sehingga tidak terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting. Seperti sekarang pemerintah daerah begitu getol mengembangkan pariwisata yang targetnya belum begitu jelas/ tampak pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Terhadap kesejahteraan masyarakat Lumajang itu tidak bisa dihitung sekarang.

Karena apa? Karena tidak ada data, baik dari BPS maupun pemerintah daerah. Jasa pariwisata ini belum dapat kita hitung berapa pengaruhnya, selain hanya masuk ke dalam konsumsi masyarakat. Terkait dengan hal itu, tentunya masyarakat harus aware. Harus kembali memperhatikan, bahwa sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan membutuhkan perhatian. Bukan hanya dari pemerintah daerah, tapi dari kita semua. Supaya apa? Supaya kembali tumbuh positif. Bisa kembali produktivitas naik tinggi. Setidaknya ratusan ribu orang di dalamnya bisa meningkat kesejahteraannya”, tutur alumni STAN Malang ini.

Apa saja agroekonomi di Lumajang yang bisa dikembangkan? Kembali Agus Setiawan memaparkan secara gamblang.

“Lumajang ini hasil sumber daya alamnya seperti beras, palawija, buah-buahan, terkenal di luar. Banyak investor yang mau masuk ke Lumajang. Contohnya pepaya. Pepaya dari Lumajang itu dikirim sampai ke Jakarta, pasar induk Kramat Jati. Mereka membawa berbagai hasil bumi Lumajang. Ini luar biasa sekali kalau dikembangkan lagi.

Kemudian Lumajang beberapa tahun yang lalu (tahun 2016) kalau tidak salah, pernah menerima dana insentif dari Pemerintah Pusat karena keberhasilannya dalam meningkatkan produktivitas padi. Ini tentunya harus didorong lagi supaya prestasi yang sudah diraih, dapat dipertahankan. Bukan malah produktivitas kita turun. Harusnya naik setiap tahunnya. Pemerintah daerah pasti tahu lah strateginya apa. Hanya saja, mungkin karena tidak fokus, karena tidak menjadi prioritas maka hanya dinas pertanian yang berjalan sendirian. Pemerintah daerah harus mendukung. Harus bekerja sama dengan berbagai elemen yang ada di Lumajang untuk mengembangkan sektor pertanian yang begitu luas cakupannnya. Perlu dikelola dengan baik. Tidak hanya menggantungkan Dinas Pertanian. Ada strategi khusus yang menggabungkan program dan kegiatan dengan dinas-dinas yang terkait dengan pertanian”, paparnya.

Dalam acara tersebut, beberapa pertanyaan muncul. Salah satunya dari Hambali. Dia menanyakan, benarkah agroekonomi dapat meningkatkan perkembangan komoditi?

“Pemerintah itu punya skala prioritas. Tentunya, kalau orang awam melihat, contoh kita punya empat macam pekerjaan. Pertama sebagai pedagang,  dimana ini sangat besar sekali omset kita. Kedua, kita mencoba sebagai peternak yang juga tidak tahu hasilnya belum kelihatan. Kita juga mencoba bisnis pasir tidak juga kelihatan. Kita juga mencoba bisnis yang lain, tidak juga kelihatan. Sepanjang tahun, yang kita prioritaskan adalah yang nomor 4, yang tidak jelas income-nya seperti apa. Yang nomor satu kita tinggalkan. Kita biarkan berjalan apa adanya. Kita akan mengalami kerugian di empat-empatnya. Kenapa? Harusnya sektor unggulan yang menjadi  kor kita harus diutamakan. Pemerintah dan masyarakat mesti sepakat sektor mana yang mau dikembangkan. Sektor unggulan kita sebenarnya pertanian. Mohon maaf, kita harus katakan ini karena ratusan ribu masyarakat tergantung di dalamnya.

Sayang sekali kalau sektor pertanian ini hanya sebagai program yang berjalan rutinitas setiap tahunnya. Mungkin Dinas Pertanian punya program-program yang unggul, tapi membutuhkan dukungan, baik itu dukungan politik maupun dukungan anggaran dan dukungan sosial kemasyarakatan. Itu perlu kita dukung. Dinas Pertanian tidak bisa berjalan sendiri karena keterbatasan. Bahkan saya lihat anggaran APBD kita yang diarahkan ke dinas pertanian-kalau menurut saya-sangat kurang. Saya merasa teman-teman Dinas Pertanian ingin bekerja lebih baik, tapi karena dukungan anggaran yang kurang akhirnya tidak bisa. Yang bisa dimaksimalkan hanya sebagai program-program yang mungkin rutinitas tahunan.

Mumpung sekarang lagi menyusun anggaran di DPRD, butuh diprioritaskan ke Dinas Pertanian. Karena kita pernah berprestasi 2 tahun lalu. Tahun 2015 pertumbuhannya minus, 2019 sudah positif walaupun hanya 0,9. Ini anggap sebagai prestasi. Beri tambahan anggaran mungkin 2, 3 atau sampai dengan 5 miliar.  Supaya apa yang tidak bisa dilakukan oleh Dinas Pertanian selama ini bisa dilakukan. Bisa support ke petani-petani, komunitas-komunitas, gapoktan-gapoktan mungkin bisa meng-create projectproject percontohan, projectproject yang fokus dari hulu sampai ke hilir. Kita hanya menanam setelah panen tidak diurus. Contohnya program pembelian beras organik oleh PNS. Para petani beras organik mengeluh ke saya bahwa mungkin tahun ini beras organiknya tidak dibeli. Itu yang saya bilang kontinuitas dari hulu ke hilir harus diurus dengan betul.

Ketika mereka dipaksa untuk menanam padi organik sebagai proyek percontohan, bahkan ada seremonial di sana, pasca panenmya harus dibantu. Jangan cuman bilang “oh tahun ini anggaranya tidak ada untuk beli berasnya”. Ini kan kasihan juga. Bingung mencari pasar untuk beras organiknya. Oleh karena itu, kalau kita ingin memprioritaskan sektor pertanian, maka anggarannya harus di ditambah. Kalau perlu dilipat duakan, dilipat tigakan. Dinas Pertanian oleh orang mungkin dianggap kecil, tapi pengaruhnya banyak menghidupi orang banyak.

Kalau kita baca di data BPS jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, itu luar biasa banyak. Ratusan ribu orang. Mungkin lebih banyak dari sektor industri. Ini perlu diurus dengan betul supaya pertumbuhan ekonominya tidak terus turun, produktivitasnya tidak terus menurun. Dukungan itu penting. Kalau ingin mensejahterakan masyarakat, maka urus sektor-sektor unggulan yang menaungi banyak orang. Kenapa? Begitu sektor unggulan ini terkontraksi pertumbuhannya tidak bagus, produktivitasnya turun, mau mensejahterakan masyarakat bagaimana?,” jlentrehnya.

Pertanyaan lain muncul dari Mas Rudi. Dia menyampaikan, ketika melihat pertanian menjadi prioritas, apakah hanya karena luas lahan? Apa tolak ukur bapak berikan kepada petani sehingga bisa memotivasi para petani dan mereka tidak gembler?

“Yang namanya tolak ukur itu indikator. Indikator pertanian kita, kalau bicara indikator, saat ini kurang bagus. Faktanya harus disampaikan kepada masyarakat sehingga mereka aware. Saya ingin katakan seperti ini. Ketika pertanian itu dianggap sebagai sektor prioritas, maka pengembangannya harus rantai produk pangan itu diutamakan. Artinya apa? Harus kita kembangkan dari sektor hulu sampai ke hilir. Dihulu dulu apa? Di pembibitan. Tanah Lumajang paling cocok untuk tanaman apa saja? Perlu riset yang kemudian dikembangkan ke arah sana. Dilakukan upaya-upaya agronomis. Pemerintah Daerah harus punya tim agronomis. Tugasnya ngurusin masalah pembibitan, pemupukan, mengajari masyarakat untuk memerangi hama. Ini di sektor hulu ke hilir. Bagaimana pasca panen. Mungkin pusat logistik daerah dimana pusat logistik daerah digunakan untuk menyimpan produk-produk pertanian yang tidak bisa berumur panjang. Pemerintah Daerah juga bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Di sana ada Puspa Agro. Ini adalah etalase produk-produk pertanian dari seluruh Jawa Timur. Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan kerjasama dengan Puspa Agro ini. Mungkin di sana menyewa “lapak tempat khusus” di mana Pemerintah Daerah Lumajang, bisa eksebisi. Menyelenggarakan eksebisi semacam pameran produk-produk unggulan dari Kabupaten Lumajang di Puspa Agro. Atau di kota besar yang lain itu bisa dilakukan. Ketika sudah diurus semuanya, maka kita akan lebih tinggi lagi ke arah agroindustri. Supaya ada nilai tambah di sektor pertanian. Kita jualan tapi ada pengolahan. Jadi, perlu dipikirkan produk-produk apa saja yang sebetulnya bisa diolah di Lumajang.

SETIAWAN saat Ngopi di Radio Semeru FM, Sabtu kemarin. RED

Saya sampaikan terima kasih apabila Pemerintah Daerah yang sedang membahas anggaran dengan DPRD, mau meningkatkan anggaran pertanian. Kalau perlu 2 kali lipat karena Diinas Pertanian ini ngurusin sektor yang menaungi ratusan ribu masyarakat dan tidak boleh main-main. Dinas Pertanian harus jadi prioritas. Saya sangat mendukung apabila diberikan insentif berupa tambahan anggaran”, paparnya.

Pertanyaan Hamim : “Yakinkah dengan kegiatan agroekonomi akan meningkatkan nilai ekonomi dan produksi di Lumajang?

“Iya. Ketika sektor pertanian diprioritaskan, maka dukungan anggarannya, pun juga harus dimaksimalkan. Karena, sektor pertanian adalah sektor yang menaungi mayoritas masyarakat Lumajang. Anggarannya juga harus dimaksimalkan untuk kegiatan yang mendukung upaya para petani meraih kesejahteraan. Sudah waktunya Dinas Pertanian atau sektor pertanian, kembali diprioritaskan. Nanti Dinas Pertanian bia merekrut atau melakukan kegiatan penyuluhan. Bagaimana sih caranya mengolah tanah yang sudah sekian lama. Bagaimana diremajakan kembali. Bagaimana melawan hama-hama. Di sektor Perkebunan bagaimana cara berternak ayam yang bisa menghasilkan telur lebih banyak. Bagaimana cara berternak ikan. Gimana cara nelayan kita memaksimalkan hasil tangkapannya. Perlu ada intervensi dari Pemerintah Kabupaten. Sekarang bagaimana para nelayan dibantu. Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan dinas terkait dengan pertanian harus didukung maksimal. Harapannya, dengan dukungan anggaran yang maksimal mereka bisa berkreasi. Soal pengawasan sudah ada dari eksternal dan internal. Juga sudah ada HPH yang juga ikut mengawasi”, tuturnya.

Masih menurut Setiawan. “Saya melihat sepertinya Dinas Pertanian lebih banyak kegiatan rutinitas tahunan. Sektor pertanian belum menjadi prioritas. Sudah saatnya Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan lain-lain menjadi satu klaster yang harus mendapatkan prioritas anggaran, prioritas SDM, dan prioritas program maupun kegiatan. Supaya apa? Supaya bisa mendukung sektor yang mereka urus. “Kalau tidak dan anggarannya terbatas, mau ngomong panjang kali lebar percuma, nabrak tembok. Itu  saya pahami”, ujarnya.

Ketua Pemuda Pancasila Lumajang ini juga menjawab pertanyaan pendengar soal masih banyaknya posisi Plt Kepala Dinas maupun BUMD di Lumajang. Menurutnya, sekarang agak lambat untuk mengisi posisi Plt. Mengganti Plt saja butuh waktu sekian lama. Bahkan ada yang sudah lebih dari 1 tahun jadi Plt, bahkan bidang-bidang di dalam dinas juga diisi Pjs. Tentu ini membuat pelayanan tidak maksimal.

“Tidak mengecilkan temen-temen petugas di lapangan. Tapi, ketika pengambil kebijakannya juga masih tidak memiliki kewenangan untuk hal-hal yang strategis, pasti berpengaruh ke teman-temannya di lapangan. Contoh yang ada di PDAM, pejabatnya diisi oleh Plt. Saya pernah bilang ke Bupati dan Wakil Bupati segera mengganti pejabat Plt dan Plh maupun Pjs tersebut supaya bisa bergerak maksimal. Supaya masyarakat membaca kecepatan yang dijanjikan. Kalau mengganti pejabat yang Plt saja lambat tentu programnya tidak bisa berjalan cepat. Ini sudah 2 tahun pemerintahan Pak Thoriq dan Bu Indah. Saya memahami ini ada kendala COVID-19 yang berpengaruh terhadap kinerja beliau berdua. Tapi, kalau hanya untuk mengganti personil Plt, saya rasa tidak terlalu berpengaruh Covid-19. Segera lakukan assessment dan lelang terbuka”, imbuhnya. RED

 

 

Post Comment