!-- Header -->
Hukum Lumajang

Supratman : Ada Aturannya Soal Disabilitas

LUMAJANG – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Supratman SH, Jumat (22/7/2022), menyampaikan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2001 tentang hak-hak para penyandang disabilitas.

“Mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Semuanya diatur”, ujarnya.

Penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.

“Termasuk hak mendapatkan pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat”, tukas politisi dari PDI Perjuangan Kabupaten ini.

Makanya kata dia, untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Undang-undang penyadang disabilitas tersebut-selain menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas-juga jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Undang-undang ini akan memperkuat hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas.

Disampaikan, ada beberapa hak yang bisa diperoleh disabilitas. Baik itu hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan layak, pendidikan yang lebih baik dan kemudahan mengakses fasilitas umum.

“Penyandang disabilitas diatur dalam pasal 1 UU Nomor 18 tahun 2016. Di situ disebutkan, penyadang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasn fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama”, imbuhnya. RED

Post Comment