!-- Header -->
Lumajang Politik & Pemerintahan Suara Desa

Tambang Pasir Lumajang, Faruq : Tak Sesuai AMDAL Tutup!

LUMAJANG –  Saat ini Komisi C DPRD Lumajang, Jawa Timur, gencar melakukan sidak ke beberapa titik yang dianggap sebagai penghasil PAD, terutama ke stockpile pasir. Mereka langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui secara detail dan pasti apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

“Komisi C giat-giatnya terjun ke lapangan karena banyaknya laporan dari masyarakat, terutama di daerah Lumajang Selatan terkait dengan persoalan pasir”, ujar Achmad Faruq Qotibi, SH, Sekretaris Komisi C DPRD Lumajang, Selasa, 10 Maret 2020.

Dia memaparkan, kemarin saat turun langsung ke lokasi penambangan pasir di Tempeh, banyak ditemukan Dam truk yang dari tambang ke stockpile belum ber SKAB. Banyak juga yang menerima, membeli pasir dari dam truk yang tidak ada SKAB nya.

SIDAK TAMBANG PASIR : Komisi C DPRD Lumajang, saat sidak ke penambangan pasir di Tempeh. RED

“Jadi, antara pemilik dan juga para pengusaha tambang ini masih belum ada sosialisasi. Atau memang pura-pura nggak tahu”, paparnya. Jika kondisi ini tetap terjadi, Gus Faruq yakin tahun 2020 PAD dari pasir tidak akan tercapai lagi. Oleh karena itu, Pemkab Lumajang perlu segera melakukan pembenahan dan penataan ulang.

Dipaparkan, setelah menemukan kejanggalan dan ketidak beresan SKAB di lapangan, Komisi C sekarang  menggelar rapat internal untuk merekomendasikan kepada eksekutif dan yudikatif apa langkah ke depan supaya bisa meminimalisir kebocoran pajak.

“Misalkan Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak punya kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang minerba, apa nanti langkah ke depan? Kalau menurut saya, kita punya kewenangan untuk melihat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Ketika AMDAL nya tidak dilaksanakan ya sudah, tutup saja! Meskipun berizin tapi tidak mengikuti prosedur yang ada, tutup saja!”, tukasnya. DIN

 

Post Comment