!-- Header -->
Hukum Politik & Pemerintahan

Terkait APBD 107 Miliar Dewan Minta Pertanggungjawaban Secara Hukum

JEMBER – Dihadiri 10 orang anggota DPRD Jember secara luring dan diikuti 30 orang anggota DPRD secara virtual, rapat paripurna digelar di Gedung DPRD Jember pada Rabu (14/07/2021). Agenda rapat adalah Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Juru bicara badan anggaran DPRD Jember, David Handoko Seto membuka rapat dengan pembacaan laporan hasil badan anggaran terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020.

“Dari seluruh laporan keuangan, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 842.990.024.637,” kata David membacakan laporan tersebut.

Menurut David, laporan keuangan APBD TA 2020 setelah diperiksa oleh BPK RI memberikan penilaian tidak wajar.

Sementara itu beberapa Fraksi memberikan tanggapan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 tersebut.

Fraksi Pandekar (PAN, Demokrat, Golkar) dengan juru bicara Agusta Jaka Purwana menyampaikan, realisasi APBD 2020 dinilai kurang efektif dan optimal serta akuntabilitas keuangannya diragukan oleh BPK RI dengan predikat opini tidak wajar.

“Hal merupakan gambaran yang memprihatinkan dan mengecewakan dalam konteks kinerja Pemerintah Kabupaten Jember periode sebelumnya,” kata Agusta. Meskipun demikian, Agusta mewakili Fraksi Pandekar mengapresiasi semangat kinerja pasangan Bupati Hendy Siswanto dan MB. Firjaun Barlaman untuk bangkit memperbaiki keadaan ini untuk membenahi harkat dan martabat Jember.

Bupati Hendy. Red

Terkait penggunaan anggaran sebesar Rp. 107 miliar yang tanpa disertai pertanggungjawaban dari Bupati Jember sebelumnya, Agusta mendorong pemerintahan di bawah Bupati Jember Hendy untuk memastikan agar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Agusta juga menyampaikan kepada Bupati Hendy agar para OPD bisa segera didefinitifkan untuk akselerasi pembangunan Jember.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PKS Nur Hasan ketika menyampaikan pandangan akhir. Dia mengapresiasi langkah Bupati Jember untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK RI Jatim kepada seluruh Kepala OPD yang menggunakan anggaran yang belum disertai pertanggungjawaban tersebut, agar secepatnya melengkapi pertanggungjawabannya sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

“Selanjutnya kami juga mengapresiasi langkah Pemkab Jember dalam PPKM darurat ini, kami juga mendorong Bupati Jember Hendy agar memberikan stimulan ekonomi kepada warga,” kata Nur Hasan.

Di akhir rapat sebagian besar Fraksi menyetujui raperda untuk disahkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.

Bupati Hendy menyampaikan tanggapannya, “Atas nama Pemkab Jember, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pimpinan, anggota serta badan anggaran DPRD Jember, rekomendasi yang telah disampaikan kepada kami akan segera kami tindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku.” RZE-RED

 

 

Post Comment