Advertisement
!-- Header -->
Opini

Vital Figur Kamtibmas, Mampukah Sumi Harsono PDIP Seruakkan Kelana Dan Kombes Sumardji Dalam Pilbup Sidoarjo 2020? 

Advertisement

“Ke depan vital adanya paket pemimpin yang salah satu unsurnya memahami soal kamtibmas dan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam Pilbup Sidoarjo 2020.”

KEBETULAN saja anak penulis, Ahmad Dzaki Akmal Yuda/Akmal (kelahiran 4 Juni 2004/ tinggi badan 177 cm), pernah menjadi pesepakbola junior-anak untuk Klub Bhayangkara FC U13-U14-U15-U16 tahun 2017 – awal 2019. Dimana Kombes Sumardji (kini menjabat Kapolresta Sidoarjo), adalah salah satu pimpinan utama Bhayangkara FC (senior) yang ketika itu (2017), langsung menggebrak menjadi Juara 1 se-Indonesia untuk Liga 1 Indonesia.

Penulis pun pernah menjadi Media Officer (MO) Bhayangkara FC U14- U15 – U16. Tapi kemudian Akmal sempat di klub Kalteng Putra U-16 Elite Pro Academy/EPA (Februari – April 2019) saat Festival Filanesia Liga 1 U-16, dan sejak April 2019 hingga sekarang (Juni 2020, sambil menunggu reda wabah Covid-19), Akmal ikut Persebaya U-16 Liga 1 Elite Pro Academy (EPA) yang kebetulan pada tahun 2019 kemarin menjadi Juara 3, sedangkan yang Juara 1 adalah PS Tira U-16 dan Juara 2 Bhayangkara FC U-16.

Tapi dengan salah satu ‘nuansa’ tersebut bukan berarti tulisan ini untuk dukung-mendukung terhadap Kombes Sumardji menjadi Calon Bupati Sidoarjo 2020 yang didukung banyak grass root Sidoarjo maupun sebagian grassroot PDIP (9 kursi) ‘berkompetisi’ versus Kelana Aprilianto (Ketua Hanura Jatim yang konon telah masuk PDIP? dan konon diminta untuk maju Cabup Sidoarjo 2020 oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto).

Sebab kebetulan penulis juga kenal dengan Abdul Halim Iskandar, Ketua DPW PKB Jatim (kakak kandung Muhaimin Iskandar yang kini jadi Menteri Desa PDTT), dimana PKB kini menjadi partai penguasa yang mendominasi Sidoarjo dengan 16 kursi. Sehingga bisa mengusung sendiri paket Cabup – Cawabup tanpa harus koalisi dengan partai politik lain.

Dan kebetulan pulam, Halim Iskandar ketika mengawali karir politik berhimpitan waktu bersamaan dengan Tito Pradopo salah satu tokoh paling senior PDIP (mantan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dan mantan Ketua PDIP Sidoarjo yang baru saja digantikan oleh Sumi Harsono). Meskipun tempat asal memulai berbeda daerah, Halim Iskandar start dari Jombang, sedangkan Tito Pradopo dari Sidoarjo.

Kebetulan pula penulis dan Tito Pradopo sempat ikut ‘mengawal’ Megawati Sukarnoputri (Mbak Mega) sejak masa sebelum reformasi, termasuk saat kongres yang luar biasa menegangkan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya (2-6 Desember 1993). Dimana pada tahun 1993 itu Mbak Mega terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDI, namun ‘direcoki’ oleh pemerintah.

Meskipun dengan ‘nuansa-nuansa’ tersebut, penulis ingin melihat ke depan Pemilihan Bupati Sidoarjo 2020 dengan jernih. Mengingat, banyak hal termasuk posisi Sidoarjo (bersama Gresik) yang sangat strategis sebagai ‘penyangga -utama’ Kota Surabaya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur.

Dengan posisi semacam itu, yang kian strategis ke depan, sebenarnya diperlukan ada ‘paket’ pasangan pemimpin Sidoarjo yang-salah satunya- harus mengandung ‘unsur’ kuat dalam pemahaman bidang kamtibmas dan kesejahteraan rakyat. Sebab, ke depan soal kamtibmas dan kesejahteraan rakyat akan menjadi paket yang kian lengket serta menjadi ukuran keberhasilan suatu kepemimpinan.

DARI KIRI :Kombes Sumardi, Kelana, dan Siswahyu. Dok.

Dengan konteks tersebut, kebetulan pula dalam lingkungan grassroot Sidoarjo, sehubungan dengan Pilbup Sidoarjo 2020, yang paling memahami soal Kamtibmas baru Kombes Sumardji yang disebut. Sebelumnya, Kombes Sumardji kebetulan pernah memiliki beberapa posisi penting di kota besar Jakarta. Ia berdinas di Polda Metro Jaya sebagai Kadit Regident. Sempat sebagai Wadir Polairud.

Dengan gambaran seperti itu, beranikah Sumi Harsono selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo, mempelopori agar Kombes Sumardji berpasangan dengan Kelana Aprilianto yang hari-hari ini lebih banyak digandeng oleh PDIP?

Sebelumnya, yang sempat lebih digandeng PDIP adalah Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, M. Bahrul Amiq, yang pada bulan Januari 2020 sempat deklarasi dan optimis diusung sebagai Cabup oleh PDIP yang memiliki 9 kursi koalisi bersama PPP yang memiliki 1 kursi. Pas untuk memenuhi syarat minimal sepuluh kursi.

Memang di antara problemnya adalah, jika Sumi Harsono mau menginisiasi paket Kelana – Sumardji atau Sumardji – Kelana misalnya. Itu bisa saja hanya akan terhenti pada inisiasi karena yang menentukan semua rekomendasi adalah DPP Partai Politik. Namun jika ada inisiasi paket Cabup – Cawabup tersebut, dan ada kesepakatan ‘di bawah’, justru tidak menutup kemungkinan malah akan sangat mempermudah untuk mendapatkan rekom.

Problem lain yang muncul adalah, Kombes Sumardji pernah menyatakan tidak akan maju dalam Pilbup Sidoarjo 2020. Apakah benar-benar sudah final?

Mungkin belum tentu juga. Apalagi jika DPC PDIP Sidoarjo benar-benar mau memunculkan paket tersebut, kemudian ‘sedikit’ melobi-lobi ke pusat, apalagi jika ada ‘sedikit’ jalur ke Mabes Polri, dimana bukan rahasia lagi, bahwa banyak pejabat atau mantan di kepolisian yang direkomendasikan oleh DPP PDIP untuk maju dalam Pilkada.

Namun bila hal itu benar-benar sulit terjadi, lantas siapakah di antara nama-nama Cabup – Cawabup Sidoarjo 2020 yang menurut anda (pembaca) lebih memahami kamtibmas dan kesejahteraan rakyat? Apakah Bahrul Amiq yang saat ini masih menjabat Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo?

Sedangkan sementara ini yang muncul ada sejumlah nama Cabup. Diantaranya kemungkinan dari PKB (16 kursi) ada nama H. Ahmad Amir Aslichin (Mas Iin) putera dari Saiful Ilah mantan Bupati Sidoarjo. Lalu Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) adik kandung dari Syaikhul Islam, anggota DPR RI PKB (yang juga pengurus DPP PKB dengan posisi sebagai Ketua Bidang Agama Dan Dakwah) yang putera dari KH Agoes Ali Mashuri ponpes Bumi Sholawat Tulangan, dan
Nur Ahmad Syaifudin (Cak Nur) yang kini masih menjabat Plt.Bupati Sidoarjo.

Namun, melihat kecenderungan di Sidoarjo, kemungkinan yang mendapat rekom PKB adalah Muhdlor – Iin. Lantas kemana Cak Nur? Bisa saja Cak Nur dirangkul oleh PDIP bersama Kelana Aprilianto, atau menjadi Cawabup untuk mendampingi Bambang Haryo Soekartono (BHS) yang untuk sementara ini sudah ‘aman’ dengan mendapatkan dukungan 11 kursi( 7 dari Gerindra dan 4 dari Golkar).

Jika Cak Nur tetap ingin maju sebagai Cabup (bukan Cawabup) bisa saja dengan upaya menggandeng sejumlah parpol. Jika PKB 16 kursi sudah bisa mengusung Cabup-Cawabup sendiri, lalu PDIP 9 kursi bersama PPP 1 kursi (total 10 kursi) juga punya Cabup-Cawabup sendiri. Lantas Gerindra 7 kursi dan Golkar 4 kursi (total 11 kursi) juga punya Cabup – Cawabup sendiri, mungkinkah Cak Nur berpasangan dengan Taufiqulbar?

Jika iya, maka harus kerja keras merangkul 13 kursi yang tersisa yang ada di PAN (5 kursi), PKS (4), Nasdem (2) dan Demokrat (2). Mungkinkah?

Sekadar pengingat, Taufiqulbar (hanya membidik Cawabup) kemungkinan dengan modal 5 kursi dari PAN. Taufiqulbar yang mantan anggota DPRD Sidoarjo dari PBB dan mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini adalah adik kandung Muhammad Khulaim anggota DPRD Jatim (2019-2024) dari PAN. Pendapat Anda? Sms atau WA ke 081216271926 (Siswahyu).

Penulis : Siswahyu Kurniawan (penulis buku humor Bung Karno Dan Pak Harto. Penulis buku biografi Asmuni-Srimulat dengan pengantar dari Letjen Purn. Basofi Sudirman, mantan Gubernur Jatim; juga penulis buku biografi Mardjito GA yang sempat jadi anggota DPD RI)

Post Comment